Anggota Fraksi PAN Tidak Dukung Pansus

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Anggota Fraksi Partai Anamat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Belu, Maria Hilaria Yanuaria Bone tidak mendukung pembentukan pansus yang diusulkan Fraksinya terkait kasus beberapa calon Kades yang tidak mendapat surat keterangan dari Pemerintah Belu.

“Pansus itu dibentuk kecuali ada hal yang urgen. Tapi kalau soal di beberapa desa yang bermasalah tidak dapat keterangan itu bukan hal urgen,” ungkap Bone kepada media, Rabu (10/8/2016) di gedung DPRD Belu.

Akui Bone, meskipun baru wacana yang telah diusulkan Fraksinya untuk pembentukan pansus, dirinya tetap tidak akan mendukung, karena bukan masalah yang sangat urgen.

“Dulu pernah pansus masalah mangan karena dampak pada masyarakat yang sangat luas dan merusak lingkungan. Kalau pansus terkait pilkades saya rasa hal yang tidak urgen,” ujar dia.

Menurut dia, soal mendukung dan tidaknya itu merupakan hak pribadi anggota perorangan, bukan Fraksi.
Tidak ada masalah urgen yang memaksa anggota dewan untuk melakukan pansus.

“Kalau yang diutarakan Ketua Fraksi itu kewenangan Ketua. Kalau diutarakan perorangan okelah. Ini bukan ugren, kepentingan banyak orang yang kita bentuk bukan kepentingan semata. bentuk pansus semua harus mengacu pada perda. Tapi justru yang terjadi ini tafsiran semua berbeda, tidak akan ketemu dan tidak akan sampai pada tujuan,” ucap Bone.

Lanjut dia, polemik beberapa warga atau balon Kades yang tidak mendapat keterangan, kesalahan semua berawal dari panitia yang bekerja tidak betul. Sebagai panitia dalam bekerja tidak diintervensi, ditunggangi seseorang atau disetir.

Ketua Fraksi Gerindra Agus Pinto menambahkan, tidak ada sesuatu yang luar biasa di Belu sehingga harus dibentuk pansus. Persoalan keterangan dari yang tidak didapat oleh beberapa balon Kades itu kewenangan Pemerintah dalam hal ini Bupati.

“Saya lihat pansus ini tidak ada dampak. Ada kaki tangan Bupati/Wabup yang sudah berikan informasi beberapa mantan Kades dan itu jadi catatan Pemerintah untuk tidak terbitkan surat keterangan,” kata dia.

Masih menurut Pinto, pembentukan pansus baru sebatas wacana dan kalaupun jadi pembentukan kita akan menunggu lebih lanjut putusan dari Pimpinan Dewan.