Perajin Tenun Ikat di Kupang Harapkan Perhatian Pemerintah
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Potensi tenun ikat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) amat besar, tetapi manajemen pemasaran tidak jelas. Karena itu, para perajin di daerah itu mengharapkan perhatian pemerintah.
Untuk mengembangkan usaha tenun ikat, para perajin baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok, mengharapkan bantuan pemerintah daerah baik dukungan modal maupun bimbingan, terutama soal pasar yang dapat mengakomodir hasil tenunan mereka.
Ketua Kelompok Tenun Ikat Alfa Omega II, Yuliana Tusi Pit’ay menyampaikan hal ini kepada wartawan di Kupang, Senin (1/8).
Menurut Yuliana, pemerintah seharusnya memberi perhatian kepada masyarakat yang dengan keterbatasan dan inisiatif, terus berupaya mengembangkan potensi serta melestarikan warisan budaya peninggalan para leluhur.
“Masyarakat yang sudah punya inisiatif baik ini mestinya mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah. Ini semua kembali kepada urusan bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” kata Yuliana.
Yuliana yang juga pengelola kelompok bermain Alfa Omega II, kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak Kota Kupang ini mengungkapkan, kelompok tenun ikat Alfa Omega II yang dipimpinnya saat ini beranggota sebanyak 36 orang dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang merupakan pasangan usia subur atau sudah menikah dan sedikit yang masih bujangan.
“Anggota kami ada tiga puluh enam orang, tiga puluh sudah menikah sementara enam lainnya masih nona (gadis- red). Rata- rata pasangan usia subur dan semuanya juga ikut program keluarga berencana (KB),” ungkapnya.
Dia menjelaskan, selama ini pihaknya membangun kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan juga Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) sehingga kelompok tenun ikat yang diketuainya itu, juga mendapat bantuan dari kedua lembaga tersebut.
“Kelompok ini difasilitasi oleh Kemensos RI berupa modal untuk pengembangan usaha, dan kelompok ini juga merupakan binaan dari BKKBN dalam hal ini KBKS Kota Kupang, karena sebagian besar anggota merupakan peserta program KB,” jelasnya.
Kendati demikian, lanjut Yuliana pihaknya mengalami kesulitan dalam hal pemasaran hasil tenunan yang sudah jadi. Sementara produktivitas kelompok terus berjalan lancar. Ini menjadi dilema yang dihadapi oleh perajin tenun ikat saat ini.
Diakuinya, memang di Kupang ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang, yaitu setiap pegawai negeri sipil (PNS) wajib memakai baju dari tenun ikat pada hari tertentu. Hal ini dirasakan ikut membantu perajin dalam hal pemasaran.
Yuliana berpendapat, intervensi pemerintah terkait pemasaran ini sangat dibutuhkan. Minat menenun masyarakat NTT sangat tinggi dan merupakan potensi daerah. Selama ini, potensi tenun ikat hanya dibicarakan, tetapi belum ada upaya agar penenun bisa mendapatkan kesejahteraan dari kegiatan itu.
“Masalah produktivitas tidak menjadi persoalan, kendala terbesar yang dialami perajin adalah urusan pemasaran. Kami bahkan harus keluar masuk toko, instansi pemerintah maupun swasta untuk menjual hasil tenunan kami,” urainya,
Dia juga menyatakan keinginan terbesar dari para perajin. “Kalau bisa pemerintah bantu kami terkait pemasaran, mungkin dengan kebijakan- kebijakan atau membuka kerja sama dengan pihak luar misalnya. Selain itu, mungkin bisa membuka pasar atau pameran tenun ikat skala lokal maupun nasional sehingga pasar untuk tenun ikat ini selalu terbuka,” harapnya.
