Mendagri: Semua Menteri “Stres” Tinggalkan Jakarta
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Hampir semua Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) stres untuk meninggalkan Kota Jakarta. Termasuk untuk menjalankan tugas di daerah seperti menghadiri Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Seluruh Menteri stres berat karena 10 hari tidak boleh meninggalkan Jakarta. Ada juga yang stres karena tiba-tiba dipanggil presiden tapi tidak tahu apakah dilantik menjadi Menteri atau diganti,” kata Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat menghadiri Harganas di Kupang, Jumat (29/7).
Menurut Tjahjo, atas dukungan DPR dan seluruh masyarakat Indonesia maka konsolidasi politik sudah selesai dilakukan. Dalam kaitan dengan itu, yang dilakukan presiden tiga hari yang lalu adalah bukan resuffle kabinet, melainkan disempurnakan. “Tujuan disempurnakan kabinet adalah untuk menghindari keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat jelas yakni membangun hubungan kerja antara pusat dan daerah termasuk memperkuat otonomi daerah. Perlu diingat, bahwa yang dikatakan pemerintah daerah adalah bukan hanya gubernur, bupati/walikota.
“Unsur pemerintah daerah adalah mulai dari gubernur hingga RT sehingga harus dibangun koordinasi yang baik oleh Forom Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” kata Tjahjo.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat mengikuti tututan Gubernur Frans Lebu Raya, kalau NTT adalah daerah tertinggal di wilayah perbatasan sehingga harus diperhatikan. Atas dasar itu, diharapkan Forkopimda dibentuk hingga tingkat kecamatan agar camat dan koramil serta pihak terkait juga dilibatkan dengan tujuan keluhan masyarakat di pedesaan bisa terakomodir.
Pada tempat yang sama Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyampaikan, daerah itu sedang menghadapi sejumlah masalah, diantaranya radikalisme dan hama belalang disejumlah daerah.
Kepada Mendagri, Gubernur NTT Frans Lebu Raya melaporkan hasil rapat Forkopimda sebelumnya yakni pendidikan wawasan kebangsaan yang terus dilakukan dan dana desa yang bersumber dari APBN.
Lebu Raya mengusulkan agar dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk membangun rumah-rumah penduduk di desa sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Dari 14 fariabel kemiskinan diantaranya, rumah penduduk yang tidak layak sehingga perlu ketersediaan angaran untuk membangun rumah untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Lebu Raya.
