Fraksi Demokrat Minta Pemerintah NTT Segera Bayar Gaji Guru
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo menyatakan, dalam Pandangan Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2016, meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayararan gaji guru SLB di Kota Kupang yang sudah lima bulan belum dibayarkan.
“Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga riuh rendah protes dari para penyedia layanan publik di sektor pendidikan yang terjadi saat ini terutama mengenai hak-hak mereka seperti gaji segera diakhiri,” kata Winston kepada wartawan di Kupang, Senin (19/6/2017).
Winston mengatakan, keinginan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar hak berupa tunjangan beras yang seyogyanya direalisasikan dalam bentuk beras juga harus segera disikapi oleh pemerintah.
“Pemerintah juga perlu mengantisipasi dukungan dana BOS Daerah bagi peningkatan kesejahteraan tenaga guru komite di SMA, SMK maupun SLB yang saat ini jumlahnya cukup besar termasuk di sekolah-sekolah swasta,” ujar Winston.
Baca : Hindari Penumpukan Siswa, Dinas Pendidikan NTT Batasi Rombongan Belajar PSB
Anggota Komisi V DPRD NTT ini menegaskan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih proaktif membenahi data guru dan tenaga kontrak sehingga tersedia data yang lebih akurat dan valid untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat bagi penambahan dana alokasi umum (DAU) bagi daerah terutama terkait pembiayaan dan kesejahteraan guru.
Fraksi Partai Demokrat, lanjut Winston, mendukung Pemerintah Provinsi NTT untuk terys meningkatkan mutu dan akses pendidikan dan secara khusus mendorong lahirnya kebijakan dan program yang ikut memperkuat sekolah-sekolah swasta di NTT sejajar dengan sekolah negeri.
“Karena lebih dari 35 persen anak NTT hari ini bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang minim fasilitas atau sarana dan prasarana belajar dan ruang kelas, terbatas SDM guru dan keaejahteraannya serta kurang mendapat perlindungan dalam berbagai kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Winston yang juga menjabat Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT menambahkan, Partai Demokrat secara khusus mendukung pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah solutif sehingga sejumlah SMA negeri yang sekarang masih berstatus kelas jauh dapat segera didefinitifkan bila telah memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan yang berlaku.
