Demokrat DPRD Belu Soroti PPPK dan Penanganan Stunting
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Belu dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2027 menyoroti peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelayanan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor pertanian menjadi sejumlah perhatian.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Belu, Antonius Mudianto Loe Mau menyampaikan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan tenaga PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.
Menurut dia, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah agar tidak memberhentikan tenaga PPPK, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat.
Pada sektor pertanian, Fraksi Demokrat meminta agar Pemerintah Daerah memberikan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani yang berada di Daerah Pemilihan IV.
Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa permintaan tersebut akan menjadi perhatian dan bantuan Alsintan selanjutnya akan diberikan kepada petani.
Fraksi Demokrat juga mengangkat kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi 25 kepala keluarga di Desa Rinbesihat. Usulan tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Sementara itu, persoalan lingkungan dan keselamatan masyarakat turut menjadi perhatian melalui usulan normalisasi sungai atau kali di Kecamatan Atambua Barat, tepatnya di samping Graha Kirani hingga Jembatan Air Nona.
Sementara itu kata Loe Mau, Pemerintah Daerah menjelaskan akan melakukan survei ke lokasi dan menindaklanjuti usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Fraksi Demokrat berharap berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027,” ujar dia, Selasa (17/2026).
Lanjut Loe Mau, kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan tenaga pelayanan publik, peningkatan kualitas kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun 11 poin penyampaian Fraksi Demokrat DPRD Belu yakni :
1. Melakukan evaluasi dan penataan tenaga penagih pajak serta retribusi pada OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Memperhatikan perbaikan jalan Naibili, dari Nekafehan menuju SMPN 1 Atambua dan dari Kuburan Katolik menuju SD Tenubot.
3. Memperhatikan pembangunan bronjong, penahan tanah, dan infrastruktur perlindungan bagi masyarakat terdampak.
4. Memperbaiki jalan Kuneru di depan Kantor Lurah Lama Kelurahan Manumutin pada Tahun Anggaran 2027.
5. Melanjutkan pembangunan jalan Desa Rinbesihat, Dusun Looho menuju Dusun Seo A, sepanjang kurang lebih 1.500 meter.
6. Mengupayakan pembangunan rumah layak huni bagi 25 KK di Desa Rinbesihat.
7. Memberikan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani di Daerah Pemilihan IV.
8. Mengoptimalkan penyerapan anggaran daerah di tengah efisiensi Dana Transfer ke Daerah.
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif serta memprioritaskan penanganan stunting.
10. Mengupayakan sumber pendanaan untuk penataan Kota Atambua sebagai kota perbatasan dengan Republik Demokratik Timor-Leste.
11. Memperjuangkan keberlanjutan tenaga PPPK penuh waktu dan paruh waktu, normalisasi sungai di Atambua Barat, optimalisasi PAD lintas sektor, serta pengelolaan sewa aset daerah secara transparan dan sesuai ketentuan.
Sebelumnya itu, Pemerintah Daerah dalam penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi menyampaikan pada prinsipnya menyatakan sependapat untuk tidak memberhentikan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu sambil menunggu regulasi lebih lanjut terkait anggaran gaji dan tunjangan dari Pemerintah Pusat.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat juga menyoroti peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Penanganan masalah stunting diminta menjadi salah satu prioritas agar dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerintah Daerah menyatakan sependapat dengan pandangan tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian dalam pelaksanaan program kesehatan daerah.

