CD Bethesda Fasilitasi Diskusi Bersama KDS, WPA dan Ketua DPRD Belu

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – CD Bethesda Yakkum Yogyakarta area Belu memfasilitasi diskusi bersama Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Warga Peduli Aids (WPA) dan Ketua DPRD Kabupaten Belu wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL, Senin (12/6/2023).

Kegiatan diskusi berlangsung di Sekretariat CD Bethesda Yakkum area Belu dihadiri sekitar 20 orang peserta yang terdiri dari anggota dan pengurus KDS Moris Foun Belu, Perwakilan WPA dari beberapa Desa dan Kelurahan intervensi program.

Diketahui, dalam diskusi itu selain membahas tentang anggaran HIV AIDS dengan Ketua DPRD, juga diskusi yang jauh dari kesan formalitas itu cukup efektif membangun komunikasi antara anggota KDS dan WPA dengan Ketua DPRD, Jeremias Manek Seran Jr.

Dalam kegiatan itu, anggota KDS dan WPA leluasa mengkomunikasikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi mereka di tengah lingkungan. Kondisi itu mereka memohon kepada Ketua DPRD untuk mengoptimalkan fungsi DPRD khususnya dalam penganggaran yang mengakomodir isu HIV dan AIDS.

Terpisah, Budi salah seorang pengurus KDS memberikan apresiasi kepada CD Bethesda Yakkum yang telah memfasilitasi diskusi bersama dengan Ketua DPRD Belu. Dalam diskusi itu, pihaknya berikan aspirasi hak-hak mereka sebagai ODHIV.

“Waktu yang berharga itu kami KDS mengaspirasikan hak-hak kami ODHIV yaitu hak hidup sebagaimana mestinya tidak mendapat stigma buruk dan diskriminasi, dilain itu kami juga mengutarakan hak-hak dasar agar terpenuhi yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dalam hal ekonomi(sandang pangan,papan),” terang dia.

Budi berharap pemerintah memperhatikan ODHIV yang mayoritas berekonomi lemah dengan gizi yang kurang. Sebab gizi itu sangat penting bagi ODHIV apalagi ODHIV harus konsumsi obat setiap hari dengan dosis yang cukup tinggi. Dilain itu juga rumah tidak layak huni dan bahkan belum punya rumah,untuk kesehatan sudah baik tidak ada keterlambatan obat.

“Point terpenting dalam diskusi itu kami mendesak DPRD agar pemerintah memberikan hal-hal terkait pendidikan seperti memberi pelatihan(ketrampilan dan lain-lain) agar ODHIV bisa hidup sehat, mandiri dan berdaya,” ujar Budi.

Sementara itu, terkait anggaran Desa pengurus WPA Tukuneno menyampaikan aspirasinya terkait anggaran HIV AIDS tak kunjung terialisasikan sejak tahun 2020 hingga sekarang. Padahal sudah di musyawarahkan di tingkat musdus sampai di Kabupaten tapi kandas dan belum terlaksanakan.

“Harapannya kedepan DPRD bisa membantu masalah ini untuk melobi pemerintah agar bisa mengintervensi dana desa untuk pencegahan HIV dan AIDS,” ungkap dia.

Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr menuturkan, terkait anggaran desa untuk HIV dan AIDS sesuai dengan penyampaian Pak Wakil Bupati Belu kemarin di hotel Nusantara 2. “Kita sesuaikan dengan kemarin di Hotel Nusa 2 penyampaian dari Pak Wabup Belu ke para Kepala Desa untuk intervensi dana pemberdayaan untuk ODHIV,” jelas dia.

Koordinator CD Bethesda Yakkum area Belu, Yosafat Ician menyampaikan, tujuan diskusi bersama tersebut agar Anggota KDS dan WPA mengetahui fungsi DPRD. Selain itu meminta dukungan DPRD Belu untuk meningkatkan alokasi anggaran HIV dan AIDS pada perubahan anggaran 2023 maupun 2024.