Fraksi Golkar Kritisi Kinerja OPD di Lingkup Pemkab Belu

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Fraksi Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Belu memulai pemandangan umumnya dengan menyampaikan apresiasi atas pengelolaan keuangan sehingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga kalinya dari BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Belu T.A 2020.

Pembacaan pemandangan umum Fraksi Golkar dipercayakan kepada Rofinus Manek dalam sidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belu T.A 2020 di ruang paripurna DPRD Belu, Rabu (14/7/2021).

Sidang dipimpin ketua DPRD Belu, Jeremias Manek didampingi Wakil Ketua I Jefri Nahak, Wakil II Cyprianus Temu dihadiri Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens, Pj Sekda, Frans Manafe dan pimpinan OPD lainnya.

Dalam laporan pemandangan umum, Fraksi Golkar menyampaikan beberapa catatan kritis diantaranya ; pada Dinas Pariwisata Kabupaten Belu Fraksi menyoroti terkait
pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan Wisata Rohani Patung Bunda Maria di Teluk Gurita dan Bangunan Pelengkap.

Terhadap itu, Fraksi Golkar meminta dilakukan audit atas anggaran dan fisik bangunan yang ada. Golkar menilai keterlambatan akibat lemahnya pengawasan Pemerintah.

Lanjut, terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Fraksi menilai bahwa sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional tidak tertib. Salah satu contoh SDN Lianain, dimana sewaktu cash opname terjadi perbedaan antara bukti belanja, saldo dan catatan kas.

Kondisi ini menunjukan bahwa Pimpinan OPD terkait tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas bendahara pengeluaran.

Golkar meminta penjelasan Pemerintah soal dana hibah bansos yang sudah dalam temuan BPK bahwa masih banyak yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Terhadap target hasil retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.632.611.925,- dan realisasi Rp. 5.218.328.239,- atau mencapai 68,3/%.

Fraksi juga pertanyakan sejauhmana kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemungutan retribusi kendaraan bermotor. Kenyataan di lapangan bahwa uang pemungutan dari retribusi parkir mengendap di petugas parkir. Golkar mengharapkan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan PAD Belu.

Fraksi juga menilai kinerja tenaga kontrak yang bertugas sebagai pendamping koperasi sesuai hasil pengamatan fraksi Partai Golkar menunjukan kinerja yang buruk dari waktu ke waktu. Hasilnya Rapat Akhir Tahun (RAT) terus menurun yang berdampak pada koperasi yang tidak sehat.

Pemda diharapkan untuk menempatkan aparat perkoperasian yang basic pengetahuannya
bisa mendorong upaya peningkatan mutu pendampingan agar menghasilkan koperasi-koperasi yang sehat.

Kepada pemerintah melalui dinas Peternakan Kabupaten Belu agar segera melakukan percepatan realisasi program inserninasi buatan yang baru mencapai realisasi 124 ekor per Jull 2021 atau 15 persen dari Target 774 ekor. Yang dikuatirkan dengan target waklu realisasi yang
fidak terpenuhi oleh pemerintah pusat dan propinsi menarik kermbali stock hormon yang ada dan di alihkan ke daerah lain.

Terhadap Upaya menekan penularan virus kepada ternak Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar pemerintah melalui dinas terkait untuk mengalokasikan anggaran untuk memusnahkan ternak-ternak reaktor, Brucellosis, dengan cara membeli dan menjual dalam bentuk apa saja yang mungkin bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan
daerah.

Selain itu, Fraksi mohon perhatian dan dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati dalam menindaklanjuti persoalan putusan perceraian suami dan istri yang sudah inkra baik ditingkat Pengadilan Negeri Kelas 1b Atambua maupun di tingkat kasasi antara Petrus Atolan Taku, AMd, seorang ASN dan istri yang dalam Putusan Pengadilan dimenangkan oleh istri.

Terhadap masalah putusan masalah ini pengadilan menginstruksikan kepada yang bersangkutan Petrus Atolan Taku untuk memberikan bagian 1/3 dari gaji sebagai tanggunggungjawab dalam menafkahi istri dan 2 (dua) orang anak yang sudah diterlantarkan 6 tahun yang lalu. Fraksi Golkar berharap agar hak, harkat dan martabat perempuan dijunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai kemanusian.

Fraksi Golkar juga meminta perhatian serius semua PNS yang gunakan fasislitas kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 dan 6 agar tertib membayar pajak kendaraan bermotor yang sejauh pengamatan Fraksi masih terjadi Tunggakan yang begitu besar dari kendaraan-kendaraan dinas di lingkup selama ini Belu.

Terhadap ketidaktertiban dalam membayar pajak menujukkan Pemerintah berkontribusi besar untuk tidak pemerintah Kabupaten mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah pada pos bagi hasil pajak propinsi kepada daerah.