Aksi Warga Tutup PLBN Mota’ain, Kades Silawan Sesalkan Tindakan Administrator PLBN
Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kepala Desa Silawan, Ferdi Mones sesalkan kebijakan atau tindakan Administrator PLBN Mota’ain terkait dengan perekrutan karyawan yang dipekerjakan sebagai security dan cleaning service pada Kantor PLBN.
“Berkaitan dengan perekrutan itu saya sangat menyesal dengan tindakan Administrator PLBN Mota’ain yang tidak pernah berkoordinasi dengan Kepala Wilayah setempat yakni Kepala Desa,” ungkap Mones yang dihubungi media, Jumat (18/1/2019).
Menurut Kades Mones, aksi demo warga Silawan yang menutup PLBN dan menghadang Pimpinan PLBN kemarin merupakan spontanitas atas ketidapuasan warga terkait dengan perekrutan karyawan yang bukan warga setempat melainkan warga luar.
“Saya sangat mendukung aksi warga kemarin. Itu bentuk ketidakpuasan warga atas kebijakan pihak PLBN yang merekrut karyawan bukan warga Silawan,” ujar dia.
Dikatakan bahwa, PLBN yang dibangun itu salah satu manfaatnya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan Desa Silawan. Juga termasuk mempekerjakan anak-anak yang masih menganggur di Desa Silawan.
Untuk diketahui, Kamis (18/1/2019) kemarin puluhan warga Desa Silawan melakukan aksi demo dengan menutup PLBN Mota’ain, Desa Silawan, Kecamatan Tastim, KabupatenBelu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.
Aksi spontanitas warga Desa Silawan dibawah Korlap Guilhermino Judris yakni menolak kebijakan Pimpinan PLBN terkait perekrutan tenaga kerja CS dan Security PLBN Mota’ain mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian Polsek Tastim.
Aksi tersebut dilakukan lantaran warga Silawan merasa ditipu dengan janji palsu yang selalu diingkari pihak PLBN Mota’ain dengan memasukkan nama tenaga sukarela sebagai Security dan Cleaning Service atau tenaga kerja non skill.
Warga merasa tidak puas atas penipuan yang selama ini dilakukan yang dimana pada saat pembebasan lahan Pemda Belu bersama pihak yang menempati PLBN Mota’ain menjanjikan bahwa anak-anak pribumi dalam hal ini pemuda-pemudi desa Silawan yang akan dipekerjakan sebagai tenaga sukarela atau tenaga kerja non skill di PLBN itu.
“Kami meminta tenaga cleaning service dan security atau tenaga kerja non skill harus putra daerah Silawan tidak boleh dari luar Desa,” ujar Guilhermino.
Lankut Korlap, pada saat pembebasan lahan untuk pembangunan PLBN Mota’ain ada perjanjian antara masyarakat dengan pihak pemda bahwa untuk tenaga kerja sukarela PLBN motaain diangkat atau dipekerjakan dari putra daerah Silawan.
Oleh karena itu, kami warga meminta surat perjanjian dari BNPP bahwa BNPP menerima dan akan mengikuti perjanjian awal antara pemda dengan masyarakat bahwa putra daerah silawan yang harus bekerja sebagai tenaga kerja non skill.
“Jangan mempersulit warga Desa Silawan yang akan bekerja dengan persyaratan administrasi dan lain sebagainya,” ujar Guilhermoni.
Menyikapi aksi itu Administrator PLBN Tiolan Hutagalung menjelaskan, terkait penerimaan tenaga kerja sukarela CS dan Security dari pusat diperintahkan adakan seleksi penerimaan tenaga kerja dengan perimbangan 60% warga Silawan dan 40% dari luar Desa.
Dikatakan bahwa, ada rencana penambahan tapi itu masih ada revisi anggaran dan itu harus seleksi dan penentuan dari pusat dengan ijazah tertinggi SMA. Karena itu untuk warga yang merasa tidak puas silahkan bersurat ke BNPP pusat. “Saya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan,” ujar Hutagalung.
Hasil keputusan dalam mediasi kedua pihak disepakati, terkait aspirasi tuntutan warga desa Silawan yang menginginkan perekrutan tenaga kerja CS Dan Security harus berasal dari putra daerah Silawan. Hasil itu dituangkan dalam bentuk surat tertulis yang akan di bawa pihak PLBN Mota’ain ke Kantor BNPP Pusat.
Selain itu tuntutan tambahan dari warga Silawan terkait 8 orang yang bukan warga Silawan yang telah di nyatakan memenuhi syarat dalam perekrutan tenaga kerja CS dan Security di PLBN Mota’ain agar di pending hasilnya dan berkasnya tidak boleh di ajukan ke kantor pusat BNPP.
