Fraksi NasDem Belu Minta Anggaran Rp 7,5 Miliar Untuk Infrastruktur Prioritaskan Jembatan Hotel Timor
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu mengusulkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pada Tahun Anggaran 2027 untuk penanganan infrastruktur dalam Kota Atambua perbatasan RI-RDTL.
Adapun, anggaran tersebut terdiri dari Rp 5 miliar untuk pengerjaan jembatan di depan Hotel Timor, Wekatimun, Kecamatan Atambua Barat dan Rp 2,5 miliar untuk rehabilitasi sejumlah ruas jalan dalam Kota.
Alokasi anggaran itu jadi salah satu perhatian Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Belu dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Belu tahun 2027.
Terkait itu, Fraksi NasDem Belu khusus meminta agar Pemerintah Daerah memprioritaskan perbaikan jembatan di depan Hotel Timor yamg rusak serta ruas-ruas jalan dalam kota yang mengalami kerusakan berat yang membutuhkan penanganan.
Pemerintah Daerah Belu dalam jawaban atas pemandangan fraksi menyampaikan, penggantian jembatan di depan Hotel Timor telah diusulkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nilai sebesar Rp 5 miliar.
Sementara untuk perbaikan jalan-jalan dalam kota Atambua, Pemerintah telah menganggarkan rehabilitasi jalan senilai Rp 2,5 miliar.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Belu, Aprianus Hale mengatakan, perhatian terhadap infrastruktur harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah, terutama pada ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan serius.
Seperti, jembatan di depan Hotel Timor jalur Wakatimun dan ruas-ruas jalan dalam kota yang mengalami kerusakan berat harus menjadi perhatian serius Pemerintah.
“Kami berharap anggaran yang telah diusulkan dalam APBD 2027 ini benar-benar direalisasikan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur secara langsung,” ujar dia, Sabtu (14/2026).
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik, tetapi juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta akses pelayanan publik.
“Fraksi NasDem berharap alokasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan infrastruktur yang mendesak,” pinta Apri.
Menurut dia, selain persoalan infrastruktur, berikut rincian poin penting pandangan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Belu terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Pinjaman daerah, Pemerintah diminta melakukan kajian secara matang terkait besaran pinjaman, teknis pengalokasian, kemampuan pengembalian, serta jangka waktu pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendapatan daerah, Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi riil daerah dan tidak membiarkan penerimaan daerah stagnan.
Optimalisasi pajak dan retribusi, Pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi diperlukan agar proyeksi pendapatan sesuai dengan potensi ekonomi di lapangan.
Tambahan alokasi anggaran, Pemerintah diharapkan lebih kreatif dan aktif menjemput peluang tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Perpanjangan kontrak PPPK, Pemerintah Daerah pada prinsipnya diharapkan memperpanjang kontrak PPPK penuh waktu maupun paruh waktu sesuai kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan yang berlaku.
Penganggaran gaji PPPK, selama belum ada petunjuk teknis pengalihan pembayaran gaji ke APBN, Pemerintah Daerah tetap mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan PPPK dalam RAPBD 2027.
“Fraksi Partai NasDem DPRD Belu menerima Ranperda APBD Belu Tahun Anggaran 2027 untuk dievaluasi ke tingkat Provinsi sebelum selanjutnya disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” sebut Apri.
Anggota DPRD dua periode itu menegaskan, pada intinya Fraksi NasDem Belu siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu.
“Harapannya bahwa setiap alokasi pada lokasi titik pembangunan itu haruslah yang benar-benar mendesak dan sangat dibutuhkan dengan melihat perengkingan berdasarkan hasil Musrenbang baik Musrenbangcam maupun Musrembangkab,” pungkas Apri.***

