Disperdagind Belu gelar Pasar Murah jelang Nataru
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar operasi pasar murah dengan menyediakan 5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam kegiatan pasar murah yang berlangsung di Kantor Disperdagind Belu kemarin, beras SPHP dijual kepada masyarakat umum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belu, Vincent Laka menyampaikan, kegiatan pasar murah ini merupakan langkah intervensi nyata dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok, sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah menjelang akhir tahun 2026.
“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah, dalam menekankan gejolak harga menjelang Natal dan Tahun Baru yang mulai mengalami peningkatan harga di pasar,” ujar dia, Sabtu (14/11/2026).
Jelas Eng sapaan akrab mantan Kadis PUPR itu, beras yang disediakan dalam pasar murah sebanyak 5 ton dengan suplainya menyasar untuk warga di Kelurahan Berdao, Beirafu, Tulamalae dan Umanen.
“Operasi pasar murah akan terus menyebar secara menyeluruh di kecamatan lainya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut Eng, pihaknya telah membangun koordinasi dengan Perum Bulog Atambua untuk rutin gelar pasar murah dalam mengantisipasi kenaikan harga barang di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Kita sudah koordinasi untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok agar tetap terkendali dan terus agendakan seminggu sekali hingga Nataru agar tidak membebani kebutuhan masyarakat,” ucap dia.
Dijelaskan, dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat, tidak hanya fokus pada komoditas beras.
Namun, langkah pengendalian juga akan diperluas dengan memasukkan minyak goreng dan sejumlah bahan pokok penting lainnya dengan perkuat koordinasi bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional.
“Melalui koordinasi itu, ketersediaan kebutuhan pokok di tengah masyarakat tetap terjamin, sekaligus mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani daya beli masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa peroleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau,” tutup Eng.
