5 Catatan Penting Fraksi PDIP DPRD Belu, Pemda Diminta Fokus Pada Penguatan Ekonomi Rakyat
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Ketua Fraksi PDIP DPRD Belu, Daniel Bernadus Bele Bau menyampaikan, partai PDIP mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Belu yang telah menyampaikan rancangan APBD 2027.
Namun Deny Bele sapaan akrab Anggota DPRD Dapil II Belu itu memberikan 5 catatan penting dari fraksinya yang perlu diperhatikan secara serius Pemerintah Daerah Belu yakni :
1. Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu atas penyampaian dokumen Rancangan APBD 2027 yang telah sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Fraksi PDIP meminta Pemerintah Daerah untuk lebih realistis dan inovatif dalam menggali potensi PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah pasca UU HKPD. Jangan hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Target PAD 2027 harus terukur.
3. Fraksi PDIP menekankan agar belanja daerah tahun 2027 lebih berorientasi pada belanja produktif dan belanja wajib yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, yaitu:
a. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
b. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas.
c. Peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan gratis.
d. Penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM lokal. Prinsip money follow program harus benar-benar diterapkan.
4. Fraksi PDIP meminta agar defisit dan SiLPA diperhitungkan secara cermat agar tidak membebani APBD tahun berikutnya.
5. Asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan target pendapatan harus sinkron dengan RKPD dan RPJMD 2027.
Sebelumnya dalam pemandangan umum, fraksi PDIP menyoroti soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 sebesar Rp. miliar 695 juta 537 juta rupiah.
Fraksi PDIP meminta penjelasan terkait strategi yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil, khususnya dari sektor retribusi pasar, parkir, dan pajak daerah di wilayah perbatasan.
Pihaknya mempertanyakan realisasi PAD sampai Triwulan III Tahun 2026 dan apakah target 2027 bisa tercapai.
Deny Bele mengatakan PDIP mendorong optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan, seperti tanah dan gedung milik Pemda di Atambua dan Kecamatan perbatasan.
Soal Belanja Daerah, fraksi PDIP menekankan agar belanja Tahun 2027 benar-benar diarahkan pada prioritas rakyat, bukan pada belanja rutin birokrasi.
Tambah Deny Bele, porsi Belanja Modal dan Belanja Pelayanan Publik perlu ditingkatkan, khususnya untuk infrastruktur jalan desa, air bersih, dan irigasi pertanian di Kecamatan Tasifeto Barat, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Raihat, Lasiolat, Lamaknen dan Lamaknen Selatan.
Fraksi PDIP juga minta kejelasan anggaran untuk PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan Tenaga Honorer. Jangan sampai ada pemotongan anggaran yang merugikan nasib mereka dan tidak boleh diberhentikan satu orang pun PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Fraksi PDIP juga meminta agar anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial tidak dikurangi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Belu.
Isu lain yang turut disorot adalah Pasca dikeluarkan dan diberlakukan PERBUP Nomor 7 Tahun 2026 tentang pemberian Insentif bagi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan terdapat masukan dan keluhan dari beberapa Kepala Sekolah Swasta yang mempertanyakan kepada Dinas PKO dan Pemda, mengapa guru di sekolah swasta tidak diakomodir untuk saat ini.
