KPPN Atambua Gelar FGD Bersama Pemda Belu, TTU, Malaka dan Satker
Laporan Yansen
Atambua,NTTOnlinenow.com-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Atambua melakukan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik bersama Pemerintah Daerah Belu, Malaka, TTU serta Satuan Kerja terbaik, Selasa (23/9/2025).
Kegiatan sekaligus juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja terbaik periode Semester I Tahun 2025, bertempat di Aula Lakaan KPPN Atambua wilayah perbatasan RI-RDTL.
Acara yang digelar secara hybrid ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, satuan kerja mitra, akademisi, perbankan, media, hingga lembaga masyarakat.
Menurut Kepala KPPN Atambua, Mauritz Cristianus Raharjo Meta, Forum Konsultasi Publik merupakan wadah penting untuk menyampaikan kebijakan pengelolaan keuangan negara, layanan, serta profil dan inovasi yang dijalankan KPPN Atambua.
“FKP ini bukan hanya ajang menyampaikan informasi, tetapi juga wadah dialog dan partisipasi. Kami menampung aspirasi, saran, kritik, sekaligus apresiasi dari seluruh stakeholder. Semua masukan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan,” jelas dia.
Dikatakan, masukan yang dihimpun tidak hanya digunakan di tingkat lokal, tetapi juga akan diteruskan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT di Kupang, bahkan hingga ke Kementerian Keuangan di pusat.
“Dengan demikian, setiap masukan memiliki peran strategis dalam penyempurnaan tata kelola keuangan negara,” ujar Mauritz.
Dia juga menyampaikan capaian pengelolaan dan realisasi APBN hingga 31 Agustus 2025 di wilayah kerja KPPN Atambua, yang mencakup Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU).
Dari total pagu sebesar Rp3,1 triliun, telah terealisasi sekitar Rp1,933 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer ke daerah dan desa sebesar Rp1,633 triliun. Belanja melalui 54 satuan kerja instansi vertikal sebesar Rp299,6 miliar dari total pagu Rp537,9 miliar.
“Realisasi ini menunjukkan tren yang cukup baik dan sejalan dengan arahan Menteri Keuangan agar penyerapan anggaran terus didorong sebagai motor penggerak perekonomian regional,” terang dia.
Sebagai bentuk penghargaan, KPPN Atambua memberikan anugerah kepada Pemerintah Daerah serta satuan kerja terbaik. Penghargaan tersebut didasarkan pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan besaran pagu yang dikelola, mulai dari kategori di bawah Rp1 miliar, Rp1-7 miliar, hingga di atas Rp7 miliar.
“Kita juga berikan penghargaan kepada Pemda yang dinilai berhasil menjadi mitra strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” sebut dia kepada awak media.
Mauritz menegaskan, KPPN Atambua akan terus menjalankan perannya sebagai Treasurer (bendahara umum negara) sekaligus Financial Advisor (penasihat keuangan) bagi mitra kerja.
“Kami berkomitmen mendampingi dan mengawal satuan kerja dalam melaksanakan anggaran tahun 2025. Harapannya, kualitas kinerja belanja Kementerian/Lembaga semakin baik, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” akhir dia.
