Tender Desain Perencanaan Kontraktual Reguler Tematik RSP Ponu, Bakal Disanggah Puluhan Rekanan

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Ponu, desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual Reguler Tematik RS Pratama Ponu, bakal disanggah puluhan rekanan yang berasal dari dalam dan luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) .

Salah satu rekanan yang enggan disebutkan namanya, mengaku kecewa dengan dugaan “permainan” waktu dari Pokja.

Kepada NTTOnlinenow.com, Jumat (08/04/2022), ia mengatakan Undangan Klarifikasi Kualifikasi dari Pokja via email, diinformasikan waktunya tanggal 7 April pukul 10.00 sampai dengan 8 April pukul 13.30 bertempat di Sekretariat ULP, Jalan Basuki Rachmat, Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Inikan lucu. Mereka emailnya, waktu Pembuktian tanggal 7 April pukul 10.00 dan tanggal 8 April pukul 13.30. Sementara email masuk tanggal 7 April pukul 16.10 . Nah, rekanan ada yang di luar NTT, termasuk kami. Kami mau paksa beli tiket juga, batas Klarifikasi Kualifikasinya tanggal 8 April siang. Bagaimana kami bisa sampai di TTU dalam hitungan jam saja”, ungkap salah satu rekanan asal luar NTT mewakili rekanan lainnya.

Rekanan ini bahkan secara terang – terangan menyebutkan, dugaan adanya “Pengantin Rekanan” yang sudah direstui Pokja, PPK dan KPA.

“Diduga demi “Pengantin Rekanan” Pokja, PPK dan KPA rekanan lain dipermainkan dengan waktu. Kita akan sanggah. Panitia terlalu bermain – main dengan regulasi, contohnya waktu untuk Pembuktian”, tandasnya.

Para rekanan juga akan menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP), sekaligus mempertanyakan Undangan Klarifikasi Kualifikasi Pokja yang dinilai janggal.

“Kita juga akan meminta penjelasan terkait dua hal lainnya. Pertama, terkait syarat yang sangat mengada – ada dari Pokja, yakni kewajiban Perpajakan Tahun Pajak terakhir (SPT) Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan dari Akuntan publik tahun terakhir (tahun 2021).
Kedua, waktu Pembuktian di LPSE. Kuat dugaan, proyek ini sudah disetting dari awal oleh Pokja, PPK, KPA dan Konsultan Perencana, Melky Lopes yang dipakai dua Perusahaan”, kata si rekanan.

Dalam berita sebelumnya, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten TTU, Kristoforus Efi diduga terlibat Intervensi Proyek Pembangunan RSUP Ponu, yakni Pengadaan Alat – alat Kesehatan.

Baca juga : Ketua DPD II Golkar TTU, Diduga Terlibat Intervensi Proyek Alkes RSUP Ponu

Proyek tersebut bersumber dari DAK Afirmatif Bidang Kesehatan TA 2022 senilai Rp 50 miliar. Dari jumlah itu, Rp 9 miliar dialokasikan untuk pengadaan Alkes.

Diketahui proyek Pembangunan RS Pratama Ponu ini masuk dalam Perda RPJMD Bupati dan Wakil Bupati TTU Periode 2021 – 2026 yang mana Bupati TTU sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar TTU, sehingga Partai Golkar lewat jaringannya di Pusat khususnya Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan.

Atas dugaan intervensi, Kristoforus Efi selaku Ketua DPD II Golkar TTU mengaku pernah bertemu dengan Ketua Pokja PBJ, Antonius Abatan, Konsultan Perencana yang mendesain RS Pratama Ponu, Melky Lopes dan dan staf serta salah satu rekan mitra Konsultan yang berasal dari Kupang di rumah Ketua Pokja Antonius Abatan belum lama ini.

Meski demikian, ia membantah pertemuan itu untuk mengintervensi Pengadaan Alkes RS Pratama Ponu.

“Saya ke sana hanya untuk minum kopi dan berdiskusi soal Infrastruktur jalan di TTU, terutama untuk Alokasi TA 2022 di Wilayah Dapil IV yang sangat minim”, aku Kristo.

Sehingga menurutnya, perlu di dorong agar di TA 2023 bisa memperhatikan Kondisi Infrastruktur di Dapil 1V.

“Kami mendiskusikan juga soal upaya – upaya pendanaan, baik lewat APBD maupun APBN karena TTU mengalami Keterbatasan Fiskal Daerah”, sambungnya.

Namun pengakuan Kristo dibantah, tuan rumah Antonius Abatan. Ia bersikukuh tidak pernah bertemu Ketua Partai berlambang Beringin apalagi membahas masalah proyek pemerintah.

“Saya tidak pernah bertemu pak Kristo dalam urusan apapun, tidak pernah sama sekali. Apalagi dijemput orang – orangnya pak Kristo untuk membahas atau berdiskusi soal kerja atau hal lain, itu tidak benar”, bantah Anton berulang kali.

Informasi yang dihimpun NTTOnlinenow.com, hingga Jumat (08/04/2022) malam, baru ada 5 PT Konsultan yang hadir di TTU. Tiga berasal dari Jakarta, satu dari semarang dan 2 dari Jawa Timur. Ketidakhadiran rekanan lain lantaran undangan dari Pokja via email masuk di waktu yang berbeda – beda ke 51 rekanan.

Foto : Undangan Klarifikasi Kualifikasi Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Ponu, desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual Reguler Tematik RS Pratama Ponu.