Butuh Kerjasama Berbagai Pihak Tangani Stunting dan Dorong DAK Kesehatan
Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Masalah stunting harus dilihat secara bersama. Untuk penanganannya butuh kerjasama berbagai pihak, tidak cuman Pemerintah tapi juga perlu melibatkan sektor swasta dan kelompok masyarakat lainnya.
Demikian Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena usai hadiri acara Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Program Bangga Kencana Bersama Mitra yang digelar BKKBN Provinsi NTT di Aula Kantor Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Jumat (29/10/2021).
Jelas dia, dari kurang lebih 12 Kementerian lembaga ditingkat pusat sampai daerah yang menangani stunting itu perlu didekatkan, perlu disinergikan, perlu dikoordinasikan dengan baik.
Pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah keluarkan inves nomor 20 tahun 2021, untuk adanya upaya percepatan penanganan stunting di tanah air dengan memberikan kewenangan besar dan tugas besar kepada BKKBN untuk mengkoordinasikan seluruh penanganan stunting yang selama ini terpisah.
“Jadi, sekarang penanganan stunting dikoordinasikan dengan satu tangan yakni BKKBN. Dipusat oleh BKKBN sampai tingkat Provinsi hingga tingkat dua. Mereka akan koordinasi semua Kementerian lembaga, semua Dinas terkait agar penanganan stunting terkoordinais dengan baik,” ujar Laka Lena.
Tambah dia, pihaknya mendorong anggaran kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan agar dialokasikan sebesar-besarnya.
Pemerintah dan Komisi IX DPR RI telah telah membahas porsi DAK Kesehatan dimaksud.
Sehingga dapat memperkuat pelayanan kesehatan primer atau Puskesmas di seluruh daerah se-Indonesia.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan sudah bicara dengan Komisi IX DPR RI dan Badan Anggaran itu mendorong agar anggaran kesehatan melalui DAK kesehatan ini dialokasikan sebesar-besarnya untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer atau Puskesmas,” sebut Laka Lena.
Dituturkan, porsi anggaran DAK Kesehatan dialokasikan sebesar-besarnya sehingga Puskesmas akan ada lebih banyak alat dan SDM untuk memperkuat kesehatan pelayanan khususnya dalam hal penurunan angka kematian ibu dan bayi.
“Dengan kondisi ini mudah-mudahan angka kematian ibu dan bayi yang selama ini tinggi di NTT termasuk juga di Belu bisa makin menurun dan ini bisa membuat bahwa pelayanan kesehatan primer ini benar-benar bisa menjawab persoalan terkait dengan urusan ibu dan anak di berbagai daerah se-Indonesia,” ungkap dia.
Laka Lena berharap dengan dukungan DAK Kesehatan ini mudah-mudahan puskesmas-puskesmas setanah air termasuk di Belu bisa lebih ditingkatkan lagi kapasitas pelayanannya bagi masyarakat.
Anggaran langsung dari Pusat kepada Pemda dan melalui Dinas Kesehatan nanti bisa digerakan untuk membangun puskesmas.
“Tetapi angka perdaerah itu berapa itu nanti berbeda atau variatif ya, karena semua daerah tidak sama. Itu nanti kita cek lagi. Puskemas kita 10.000 lebih, nah itu pembagiannya variatif dan sesuai dengan kondisi daerah dan SDM yang dimiliki dan lainnya. Tahun depan (2022) realisasinya,” akhir dia.
Diketahui, kegiatan sosialisasi dengan tetap mengedepankan prokes Covid-19 dihaduri Bupati Belu, Kepala BKKBN Provinsi NTT, Wakil Ketua DPRD Belu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu bersama jajarannya, Kepala Desa Kabuna dan para peserta.
