Jangan Jadikan Somasi dan Ancaman Hukum Sebagai Upaya “Menekan” Media

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Somasi jangan dijadikan wahana untuk “menekan” media bila terjadi keberatan para pihak terhadap pemberitaan yang ditimbulkan bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum bila tak memenuhi permintaan somasi tersebut.

Demikian diungkapkan pimpinan Redaksi Zonalinenews, Rusydi Saleh Maga, Jumat 18 Juni 202 menanggapi surat somasi yang disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nomor 18/DPD. PD/NTT/VI/2021.

Menurut Rusydi apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.

Dikatakannya sebelum menempuh jalur hukum, ada mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh yaitu melalui pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi

“Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain,” jelas Rusydi. (*)