Lantik Pengurus DPP HKTI, Moeldoko Ingatkan Konsolidasi Organisasi dan Pendampingan Petani

Bagikan Artikel ini

Laporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI Periode 2020-2025, di Jakarta, Selasa 26/1/2021.

Pelantikan dilakukan secara hybrid, dihadiri langsung 15 pimpinan inti HKTI, sementara para pengurus HKTI yang dilantik mengikuti secara daring (online) melalui aplikasi Zoom cloud meeting.

Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) Dr Moeldoko menegaskan pentingnya penguatan organisasi agar berperan besar dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan meningkatkan kesejahtetaan petani.

Moeldoko menyebutkan ada empat hal yang harus dilakukan HKTI, yaitu: konsolidasi organisasi, pendampingan petani, koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait, dan melakukan social engineering.

Pertama, jelasnya, HKTI harus melakukan konsolidasi sampai ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dengan begitu, HKTI dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan petani langsung.

“Konsolidasi harus sampai menyentuh Gapoktan,”ungkapnya.

Kedua, melalukan pendampingan petani. HKTI harus mendampingi petani untuk meningkatkan produksi.

“Contoh padi M-400 di Morotai menghasilkan 10,4 ton per hektar dengan pendampingan. Varietas M-70D juga menghasilkan 8 ton lebih per hektar.

“Hal seperti ini harus berjalan masif,”tutur Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini.

Ketiga, HKTI harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan sehingga dapat menjembatani kepentingan petani.

Keempat, HKTI harus melakukan Social Engineering. Rekayasa sosial dalam pertanian dilakukan HKTI untuk memberikan nilai tambah produk pertanian mulai dari hulu ke hilir.

“Kita bukan hanya memikirkan bertani, tapi end product (produk akhir) juga perlu difikirkan dengan baik,”paparnya.

Moeldoko kembali mengingatkan fungsi HKTI sebagai bridging institution yang menghubungkan petani dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas. HKTI harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Dewan Penasehat HKTI menyampaikan bahwa sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang tumbuh selama pandemi covid. Bahkan, ekspor pertanian meningkat 15,79 persen. Ia menyampaikan juga Indonesia mampu meningkatkan produksi padi, saat ini rata-rata 5,2 ton per hektar.

Oesman Sapta Odang selaku Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO), mengingatkan kembali peran HKTI meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan pertanian dengan produktivitas pasca panen. Petani juga membutuhkan teknologi tepat guna.

“HKTI harus mampu atasi masalah dengan langkah yang out of the box,”tutur Oesman Sapta.

DPP HKTI Periode 2020 – 2025 dipimpin Ketua Umum Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko dan Sekretaris Jenderal HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo.