Diduga, 114 Penerima Bantuan Program BERARTI Kabupaten TTU Dipungli Rp.70 ribu Per KK

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Masyarakat desa Banae Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara buka – bukaan terkait Pungutan Liar (pungli) yang dilakukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swadaya dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah Rakyat Tidak Layak Huni (BERARTI) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Salah satu warga desa Banae, menduga aksi pungli itu sudah berjalan sejak tahun 2019.

“Pungli dari 114 KK yang dijanjikan rumah layak huni di Tahun Anggaran 2019/2020, jika ditotal berarti uang yang dipungut sebesar Rp7 juta 980 ribu. Kalau tidak salah pungutannya sudah mulai berjalan sejak September 2019 lalu”, ungkap seorang warga desa Banae yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Lanjutnya menjelaskan, “Dan semua calon penerima bantuan rumah diwajibkan menyiapkan administrasi serta swadaya bahan lokal dan tanah pekarangan. Penerima bantuan rumah dari Program BERARTI tersebut diatur sesuai dengan kepentingan pengurus di desa yang nota bene aparatur dan tokoh masyarakat setempat. Kejanggalan terlihat dari data penerima bantuan rumah tersebut. Seperti Raimundus Eufraim, mantan desa dan anak kandungnya juga Antonius Teme mendapat bantuan rumah. Ada lagi oknum guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), Maria Safe bahkan warga yang memiliki bangunan rumah permanen Yakobus Tualeu dan Gregorius Safe juga terdata sebagai penerima bantuan. Sedangkan Yuliana Funan, seorang janda dengan 3 orang anak angkatnya tidak terdaftar lantaran dianggap sebagai orang bujang”.

Informasi yang diperoleh NTTOnlinenow.com dari sumber terpercaya, bahwa Yuliana Funan yang awalnya terdata sebagai penerima bantuan , terpaksa dicoret kembali oleh KMPS dan dikembalikan uang RP70 ribu yang terlanjur dikumpulkan. Padahal yang bersangkutan sudah menyiapkan bahan lokal berupa kosen pintu jendala, daun pintu jendela yang bersumber dari pinjaman dari pihak ketiga. Hal itu dibenarkan Yuliana Funan.

“Saya dimintai uang dua minggu lalu, dalam bulan Mei. Maaf saya lupa tanggalnya tapi saya ingat uang itu disetor ke bapak Antonius Teme. Saat itu pertemuan berlangsung di rumah bapak Antonius Teme hadir juga penerima bantuan lainnya. Tapi setelah saya kumpul uang itu, saya dapat info nama saya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program BERARTI. Dan saya menghadap ke pak Kades pada Minggu (24/05/2020). Setelah di cek ke petugas, memang nama saya tidak terdaftar. Jadi Rabu (27/05/2020), uang kumpulan saya yang Rp 70 ribu dikembalikan. Penerima bantuan lainnya juga cerita bahwa mereka sudah setor uang untuk keperluan transportasi petugas dan biaya belanja ATK”, jelas Yuliana Funan kepada NTTOnlinenow.com Rabu (27/05/2020) per telepon.

“Saya tidak tahu, harus saya apakan bahan – bahan yang sudah saya siapkan. Ini juga saya pinjam uang dari koperasi untuk bisa belanja bahan bangunan”, ungkap Yuliana Funan sedih.

Sementara Ketua KMPS Program BERARTI Desa Banae, Antonius Teme, membenarkan adanya pungutan Rp70 ribu per KK.

Namun dijelaskan Antonius, uang yang dikumpulkan itu bukan paksaan tapi atas kesepakatan bersama KMPS dan para penerima bantuan, dengan tujuan untuk memperlancar urusan pelaksanaan Program BERARTI di desa Banae.

“Benar, yang diminta Rp70 ribu per KK itu untuk biaya transportasi kami KMPS dan biaya administrasi. Uangnya juga dikasih atas kesepakatan bersama. Rincian penggunaan dari Rp70 ribu rupiah, Rp 20 ribu dipakai untuk biaya transportasi dan 50 ribu untuk biaya administrasi”, jelas Antonius kepada media ini di Kefamenanu, Kamis (28/05/2020).

Antonius menjelaskan, dana untuk itu sebenarnya ada dan itu menjadi tanggungjawab Kades, namun sudah dipakai Kades Simon Tna’auni (Mantan Kades)untuk urusan lain. “Semua dana itu sebetulnya ditanggung oleh kades Simon Tna’auni, dari pemerintah desa. Tapi karena kadesnya sudah menyerah karena Pagu anggarannya sudah dialihkan ke anak – anak kurang gizi tanpa pernah kami tahu kebenarannya. Pak kades tidak pernah mau menjawab permintaan kami untuk bicara soal itu. Sehingga kami buat pertemuan beberapa kali dengan masyarakat penerima bantuan untuk bahas soal biaya itu”, kata Antonius.

Diakhir wawancara, Antonius juga mengaku, sudah hampir semua penerima bantuan kumpulkan uang sejumlah yang diminta.

“Hampir semua penerima bantuan sudah kumpul uangnya, untuk kelancaran pelaksaan program BERARTI”, sambung Antonius.