Demo Mabes Polri, Garda NTT Minta Polri Tuntaskan Kasus Kematiaan Ansel Wora

Bagikan Artikel ini

Laporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Kematian Ansel Wora Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Kabupaten Ende – NTT hingga saat ini belum ada titik terang. Sebanyak 50 orang saksi telah diperikasa Kepolisian Resort Ende dan Polda NTT. Menyikapi hal ini kelompok pemuda dan masyarakat diaspora NTT yang tergabung dalam Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT) melakukan aksi di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Aksi ini dilakukan untuk mendorong Kepolisian RI agar segera menuntaskan kasus kematian tak wajar yang telah 90 hari dilakukan penyelidikan namun belum titik terang.

Ketua Umum Garda NTT, Yons Ebiet dalam orasinya mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih kasus kematian Ansel Wora agar kasus kematian misterius ini segera terungkap.

“Kami meminta Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus kematian Ansel Wora yang belum tuntas dan terkesan lamban. Kami berharap Mabes Polri dapat menindaklanjuti laporan ini secepatnya,” ujar Yons.

Jika pihak Kepolisian lambat mengungkapkan kasus ini, Garda NTT mengancam akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kontras.

Sementara itu, Sekjen Garda NTT, Marlin Bato dalam orasinya meminta agar Kepolisian mengutamakan keselamatan rakyat melalui penegakkan hukum yang seadil-adilnya termasuk mengungkap kasus kematian misterius Ansel Wora.

“Kami mendesak pihak kepolisian terutama Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex), karena itu kami mendesak Kapolri agar mencopot Kapolres Ende dan Kapolda NTT karena mereka tak mampu mengungkap kasus kemanusiaan ini. Padahal fakta-fakta kasus ini sangat gamblang”, tegasnya.

Lanjut Marlin, proses penegakan hukum di NTT carut marut, ada banyak kasus kemanusiaan yang terjadi di NTT. Namun karena aparatur penegakan hukum buruk, maka perilaku represif, intimidatif maupun teror terhadap masyarakat kecil di NTT kerap kali juga dilakukan oleh aparatur penegak hukum.

“Ini bukan kasus pertama kali, banyak kasus-kasus seperti terjadi di NTT. Di Ende khususnya, ini merupakan kasus keempat yang meninggal tak wajar tapi menjadi misterius hingga kini”, terang Marlin.

Agar masyarakat Kota Ende tidak resah, koordoinator aksi Kristoforus Nusa minta agar kasus ini harus segera diungkap karena beredarnya opini-opini liar di medsos yang membuat ruang publik menjadi gaduh.

“Iya, kasus ini harus diungkap secepatnya karena sudah cukup lama masyarakat menanti kepastian. Lambannya proses penyidikan juga memicuh opini liar beredar dengan narasi-narasi negatif yang berkembang di medsos yang membuat situasi jadi runyam,” pungkas Kristo.

Kepolisian telah berkali-kali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dan status perkara sudah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPZHP) dengan Nomor B/305/Xl/2019 yang menetapkan peristiwa hukum bahwa adanya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban bernama Ansel Wora selaku Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

Berdasarkan itu pula, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan nomor SPRINDIK/315/11/RESKRIM pada Tanggal 25 November 2019. Kemudian diturunkan pula Tim Penyidik Khusus dari Polda NTT dengan menggunakan teknologi Alat Pendeteksi Kebohongan serta Alat Kloning Hp. Lalu pada hari Senin, 20 Januari polisi melakukan Rangkaian Gelar Perkara Di Polda NTT.

Sudah lebih dari 60 hari polisi telah melakukan otopsi terhadap jenazah Alm. Anselmus Wora, namun hingga detik ini polisi belum mengumumkan hasil otopsi. Dan hingga hari ini pula pihak keluarga korban tidak pernah diberi tahu terkait hasil otopsi tersebut.

Aksi damai yang dilakukan Garda NTT bersama tokoh masyarakat Ende diisi dengan atraksi budaya berupa tarian Gawi dengan diiringi alat music Nggo Lamba dari Kabupaten Ende. Aksi masyarakat diaspora NTT dan Garda NTT diakhiri dengan menyerahkan dokumen lengkap hasil investigasi ke Divisi Humas Mabes Polri. Mereka meminta dalam waktu satu minggu Divisi Humas dapat memfasilitasi audiensi dengan Karo Paminal Propam, Kadiv Humas, Irwasum serta Divisi Khusus Penyidikan.