Gugatan Goris Taneo cs Gugur, Tanah Gua Maria Bitauni Sah Milik Gereja Katolik Keuskupan Atambua

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara telah memutuskan menggugurkan gugatan Gregorius Taneo, Cs terkait kepemilikan tanah di Gua Bitauni dan sekitarnya. Dengan demikian, tanah obyek sengketa yakni Gua Maria Bitauni dan sekitarnya sah menjadi milik Gereja Katolik Keuskupan Atambua.

Keputusan tersebut juga menggugurkan gugatan balik yang dilayangkan para tergugat lantaran gugatan rekonvensi berkorelasi langsung dengan gugatan konvensi. Namun pihak tergugat akan berjuang di jalur pidana agar memberikan efek jera terhadap para penggugat dan pembelajaran hukum kepada masyarakat agar tidak seenaknya melayangkan gugatan.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Gereja Katolik Keuskupan Atambua, Yoseph Maisir, SH, dalam konferensi pers usai pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten TTU, Selasa (28/1/2020) di Kefamenanu.

Menurut Maisir sidang yang dijadwalkan pada Selasa (28/1/2020) beragendakan replik. Namun, karena para penggugat telah dipanggil tiga kali secara sah dan patut sesuai dengan hukum acara dan tetap tidak hadir, maka hakim memutuskan untuk bermusyawarah. Sidang diskors sekitar setengah jam untuk bermusyawarah. Setelah itu sidang dilanjutkan dan majelis hakim membacakan putusan menggugurkan gugatan para penggugat.

Maisir juga berpendapat, dari sisi hukum acara, putusan pengadilan telah menjawab ketentuan hukum acara sehingga dengan putusan gugurnya gugatan para penggugat, dengan sendirinya tanah obyek sengketa dalam hal ini Gua Maria Bitauni dan sekitarnya sah milik Gereja Katolik Keuskupan Atambua. Meskipun demikian, putusan menggungurkan gugatan tersebut belum menyentuh substansi kasus. Namun, putusan itu berarti perkara telah selesai dan berakhir sampai pada pembacaan putusan. Konsekuensinya, penggugat kehilangan haknya dan tergugat memiliki haknya atas tanah itu. Sebab faktanya, penguasaan terhadap obyek sengketa itu ada di pihak tergugat dalam hal ini Gereja Katolik Keuskupan Atambua.

Dalam putusan tersebut, gugatan balik yang dilayangkan pihaknya selaku tergugat tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim oleh karena gugatan para penggugat yang dalam istilah hukum disebut sebagai gugatan konvensi itu sudah dinyatakan gugur. Untuk itu, gugatan rekonvensi dengan sendirinya dinyatakan gugur karena gugatan rekonvensi berkorelasi langsung dengan gugatan konvensi. Pasalnya, obyek sengketa dan subyek hukum yang digugat balik sama.

“Gugatan rekonvensi yang kita layangkan juga dinyatakan gugur karena obyek sengketa dan subyek hukumnya juga sama. Mereka tiga orang, kita tujuh orang. Berbeda jika obyek hukum atau jumah pihaknya berbeda.
Intinya adalah ketika gugatan dinyatakan gugur maka perkara dinyatakan selesai dan tanah obyek sengketa dinyatakan sah milik Gereja Katolik Keuskupan Atambua. Tuntutan ganti rugi dan tuntutan lainnya karena sudah digugurkannya gugatan konvensi dan tidak diterimanya gugatan rekonvensi maka segala tuntutan itu tidak diperhitungkan lagi. Termasuk tuntutan dari pihak tergugat. Sebetulnya dalam perkara jika gugatan dinyatakan gugur, yang menang ya pihak tergugat,”jelasnya.

Ia menambahkan pihaknya selaku tergugat merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Yang sebenarnya, pihaknya menginginkan putusan yang pasti, yakni kalah atau menang. Namun, karena syarat formilnya tidak memenuhi, pihaknya tidak bisa memaksakan dan menuntut hukum mengikuti kehendak pihaknya. Pasalnya, dalam berperkara, yang pertama dihitung adalah hukum formilnya, yakni tatacara dan prosedur, kemudian barulah masuk pada materilnya berupa tuntutan. Jika syarat formil tidak terpenuhi maka dinyatakan selesai dan gugatan tidak dipertimbangkan.

“Kita sangat kecewa dengan sikap para penggugat. Namun itulah hukum acara di negara kita. Sebagai warga negara yang taat hukum, kita menghormati semua proses. Satu pesan kalau menggugat ya harus serius, bulan asal menggugat saja. Hasilnya akan seperti ini, habis gugat kabur. Ini menjadi catatan buruk. Kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita gugat,” imbuhnya.

Maisir mengatakan, keputusan menggugurkan gugatan memiliki celah, karena pihak penggugat sewaktu-waktu bisa menggugat ulang. Namun, pihaknya akan berupaya mengantisipasi agar penggugat tidak melayangkan gugatan ulang. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperkuat tekanan melalui jalur pidana. Pihaknya akan beraudiensi langsung dengan Kapolres TTU untuk mempertanyakan proses hukum kasus pencemaran nama baik terhadap petinggi agama yang telah dilaporkan di Polsek Insana.

“Kita masih pelajari. Kalau ada unsur pidananya, kami akan lapor balik. Kami masih mempertimbangkan sekuat apa unsur pidananya. Terutama dalam gugatan perdatanya, para penggugat menuduh tergugat I, yakni Uskup Emeritus Anton Pain Ratu, SVD, tergugat II, Pastor Paroki Gereja St. Teheresia Kefamenanu, Romo Gerardus Salu Pr dan penggugat III, Pastor Paroki Kiupukan, Romo Donatus Tefa, Pr telah melakukan perampasan secara sewenang-wenang terhadap tanah Gua Maria Bitauni dan sekitarnya. Ini kita masih pelajari kuat atau tidak delik pidananya. Langkah ini kami tempuh untuk memberikan pelajaran kepada umat dan masyarakat agar jika menggugat orang jangan asal menggugat. Harus berdiri di atas hak yang benar,” tandas Maisir.