Inilah PAD Belu 2019. Beberapa Dinas Belum Capai Target Bahkan Realisasi Rendah

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Belu jelang akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp 13.673.396.319 dengan presentase 66,78 persen dari target PAD sebesar Rp 20.474.000.000.

Sementara untuk pendapatan pajak daerah baru mencapai Rp 13.400.511.955 atau sebesar 66,30 persen dari target pajak daerah senilai Rp 20.210.516.251.

Demikian Sekda Belu Petrus Bere didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Marsianus Loe Mau saat penyampaian evaluasi pencapaian PAD Tahun 2019 bertempat di Kantor Bapenda Belu, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, Selasa (3/12/2019).

Sejumlah dinas yang melampaui target sesuai data hasil evaluasi PAD yakni, Dinas Kesehatan melalui pengelolaan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 825.006.500 dengan realisasi Rp 1.131.526.000 atau presentase 137,27 persen. Sedangkan lain PAD yang sah tercatat Rp 6.208.759.787 dan realisasinya Rp 6.477.857.000 atau (104,33 persen).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercatat hasil PAD lain sebesar Rp 6.000.000.000 dan realisasi mencapai Rp 7.224.826.759 atau presentase 120,41 persen. Hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan Rp 7.507.271.925 dan realisasinya Rp 7.048.979.947 atau 93,90 persen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan target retribusi daerah sebesar Rp 466.063.000 dengan realisasi mencapai Rp 492 291.100 atau Presentase 105,63 persen. Dinas Lingkungam Hidup dengan target retribusi daerah sebesar Rp 370.000.000 dan realisasi Rp 349.790.000 atau presentase 94,20 persen.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan target retribusi daerag sebesar Rp 400.000.000 namun realisasinya Rp 321.624.250 atau 80,41 persen. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mgr. Gabriel Manek Atambua target PAD Lain yang sah sebesar Rp 34.677 156.228 dan realisasinya Rp 23.795.117.531,42 atau presentase 68,62 persen.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian nilai target retribusi daerah sebesar Rp 2.554.421.050 sedangkan realisasi sebesar Rp 1.725.242.100 atau 67,50 persen.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target retribusi daerah sebesar Rp 491.707.048 sedangkan realisasi hanya Rp 272.625.000 atau presentase 55,44 persen. Dinas Pariwisata dengan target PAD bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp 85.000.000 namun realisasi hanya Rp 43.643.000 atau sebesar 51,34 persen.

Dinas Perhubungan dengan target PAD bersumber dari retribusi daerah sebesar Rp 719.802.900 namun realisasi sebesar Rp 326.830.000 atau sebesar 45,41 persen.

Sedangkan Dinas Pertanian, Holtikultura dan Perkebunan dengan target PAD bersumber dari Retribusi Daerah sebesar Rp 40.000.000 namun realisasinya rendah sebesar Rp 8 360.000 atau 20,90 persen.

Dinas Kelautan dan Perikanan dengan target PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah sebesar Rp 185.000.000 namun realisasinya sangat rendah hanya sebesar Rp 34.895.000 atau 18,86 persen.

Petrus Bere kepada media menuturkan, beberapa OPD telah melampaui target PAD. Namun masih ada sebagian besar OPD yang belum mencapai target PAD, bahkan ada juga OPD yang realisasinya masih sangat rendah. Sedangkan waktu tersisa 14 hari mendatang.

“Sebagian besar OPD belum mencapai target namun presentasenya di atas 50 persen. Sementara itu beberapa OPD yang nilai realisasi PAD sangat rendah kurang dari 50 persen,” ujar dia.

“Karena itu saya minta semua OPD bekerja keras memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pencapaian target PAD dalam kurun waktu 14 hari kedepan,” tambah Bere.

Lebih lanjut dijelaskan, terkait potensi pendongkrak PAD Belu tersebar yakni dari retribusi dan pajak Bahan Galian C yang saat ini menjadi primadona bagi Kabupaten Belu. “Penghasilan itu harus dioptimalkan demi mendongkrak PAD serta sumber pendapatan lain antara lain pengelolaan parkir, pajak restoran dan rumah makan, serta promosi pariwisata dan lainnya,” ucap dia.

Diharapkan kepada seluruh OPD dapat memaksimalkan potensi dan bekerja keras. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan sumber PAD dalam jangka waktu dua 14 hari kedepan demi kemajuan daerah.