Pemkot Tengah Menyelidiki PTT Yang Terlibat Politik Praktis

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengaku ada Empat Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup pemerintah Kota Kupang yang diduga terlibat dalam kampanye partai politik, sehingga pemerintah Kota Kupang masih menyelidiki sejauh mana keterlibatannya.

“Kasus ini sementara masih diselidiki dan jika memang nantinya terbukti maka akan langsung diberikan sangsi tegas dengan melakukan pemecatan. Saya sudah kantongi empat nama, saya masih cek, jika terbukti empat PTT ini melakukan kampanye untuk mendukung salah satu partai politik, maka akan langsung diberhenikan,” kata Hermanus Man kepada wartawan belum lama ini.

Wakil Wali Kota mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada semua ASN dan PTT di lingkup pemerintah Kota Kupang agar menjaga netralitas, dan tidak menunjukan keberpihakan kepada partai politik apapun, karena jika terbukti maka akan langsung diproses, jika ASN maka akan diproses sesuai dengan Undang-undang ASN, sementara PTT akan langsung diberhentikan.

“Semua ASN wajib hukumnya untuk menjaga netralitas, saya juga harapkan agar Bawaslu juga memperhatikan hal ini dan selalu mengawasi, untuk empat PTT yang dilaporkan kepada saya ini akan saya periksa dulu, untuk nama dan asal instansi saya belum bisa infokan,” terangnya.

Menurut Hermanus Man, empat PTT yang disinyalir terlibat dengan kampanye politik ini, diduga ada utang budi dengan salah satu partai politik atau figur tertentu, sehingga dirinya ikut membantu kampanye.

“Mungkin ada PTT yang dimasukan oleh caleg, mendapatkan pekerjaan menjadi PTT, kami masih melakukan pemgecekan. Jika terbukti terbukti terlibat maka kami langsung pecat karena itu kewenangan pemerintah sendiri, jika ASN barulah akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Hermanus Man mengaku, selama ini pemerintah Kota Kupang selalu bekerjasama dengan pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang, agar selalu mengawasi netralitas ASN, jika memang ditemukan ada yang melanggar, maka segera diproses, dan ada kemungkinan merugikan, maka bisa ditempuh jalur hukum.