Gugus Tugas Pemberantasan Human Trafficking Di NTT Mandul

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Gugus tugas pemberantasan human trafficking (perdagangan orang) yang dibentuk pemerintah NTT beberapa tahun lalu dinilai mandul karena hanya pihak kepolisian yang aktif.

Dirreskrimum Polda NTT, Kombes Yudi Sinlaeloe sampaikan ini di Kupang, Jumat (25/5/2018).

Menurut Yudi, pembentukan gugus tugas melalui keputusan gubernur itu sangat bagus dalam menyikapi kasus perdagangan orang. Namun keputusan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hanya polisi yang aktif dalam melakukan tindakan terhadap praktek perdagangan orang.

“Keputusan yang dilengkapi dengan kewenangan masing- masing pihak sangat bagus tapi tidak bisa berjalan karena tidak didukung dengan anggaran,” kata Yudi.

Selain itu, lanjutnya, Asisten I Setda NTT sebagai ketua gugus tugas, tidak pernah mengundang para pihak untuk menggelar rapat. Akibatnya, tidak ada saling koordinasi para pihak sesuai keputusan gubernur.

“Kami punya komitmen yang kuat untuk memberantas perdagangan orang dan perjudian,” tandas Yudi.

Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi. Alasannya, Kantor Imigrasi merupakan pintu keberangkatan TKI ilegal. Dengan menyetor Rp500.000, tanpa melakukan verifikasi dokumen yang sebelumnya diperoleh secara palsu, langsung menerbitkan paspor.

“Praktek pengiriman tenaga kerja ilegal sudah berubah, dimana tenaga kerja jalan sendiri- sendiri dan mengurus dokumen ketenagakerjaan baru dilakukan di Blitar,” terang Yudi.

Deputi Perlindungan BNP2TKI, Anjar menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja migran harus dilakukan sejak dini. Penyiapan tenaga kerja berupa pelatihan merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan tenaga kerja guna terjun di pasar kerja.

“Perlindungan harus dilakukan melalui pendidikan, uji kompetensi dan pemberian sertifikat sehingga yang dikirim bekerja di luar negeri adalah mereka yang memiliki keahlian,” papar Anjas.

Dia menambahkan, pada prinsipnya ada tiga masa perlindungan terhadap seorang tenaga kerja, yakni sebelum kerja yang didahului dengan pendidik

an dan pemberian sertifikat keahlian. Selain itu, selama bekerja dan setelah bekerja.