Pansus Soroti Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kupang tahun anggaran 2017, hari ini, kamis (26/4/2018), menyampaikan laporannya tentang catatan atau rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Dalam rekomendasi tersebut, yang dibacakan Anggota Pansus Yuvensius Tukung, dalan sidang Paripurna ke-2 DPRD Kota Kupang, menyinggung tentang kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota Kupang, Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi bagi 29 Organisasi Perangkat Daerah, (OPD) lingkup pemerintah Kota Kupang terkait pembangunan dan pelayanan di Kota Kupang.

Khusus menyangkut kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pansus menyoroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang sampai kini masih terus diterima oleh pemerintah Kota Kupang berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPK Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Pansus mendorong agar pemerintah segera menata kembali sistem dan manajemen pengelolaan aset, sehingga cita-cita dan komitmen bersama untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian, atau WTP bisa terwujud untuk penilaian tahun 2018.

Di dalam rekomendasi menyangkut kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, Pansus DPRD Kota Kupang terhadap LKPJ Walikota Kupang juga menyinggung soal pendapatan daerag dan belanja daerah yang dikelola pemerintah.

Berdasarkan catatan Pansus, realisasi target PAD tahun 2017 oleh pemerintah hanya mencapai 86,71 persen, atau sebesar 180 miliar 180 juta rupiah dari total target sebesar 207 miliar 804 juta rupiah. Pencapaian itu menurut Pansus dikarenakan pemerintah dalam menaikkan estimasi pencapaian target tidak diikuti dengan optimalisasi potensi PAD secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Pansus mencontohkan, untuk Realisasi Lain-Lain PAD, pemerintah hanya mampu mencapai 48,19 persen dari target, atau senilai 32 miliar 783 juta rupiah dari target 67 miliar 833 juta rupiah.

Pansus menilai salah satu penyebab target PAD tidak tercapai akibat rendahnya target PAD pada sektor retribusi daerah. Sehingga dalam rekomendasi, Pansus mendorong agar pemerintah menaikkan target retribusi melalui revisi Perda, dan memberlakukan pembayaran pajak dan retribusi secara online. Selain itu, khusus untuk pemasangan leges pada minuman dari luar daerah, pemerintah dihimbau membangun kerjasama dengan pihak bea cukai dan sabandar.

Sedangkan untuk belanja daerah yang hanya terealisasi sebesar 85,85 persen, atau senilai Satu trilliun 112 miliar 195 juta rupiah dari target sebesar Satu trilliun 295 miliar 479 juta rupiah, Pansus menilai diakibatkan lemahnya perencanaan dan program atau kegiatan oleh pemerintah melalui masing-masing OPD.

Dalam catatan atau rekomendasi Pansus yang dibacakan Sekretaris Pansus – Yuvensius Tukung, Pansus menjelaskan bahwa akibat belanja daerah yang tidak terealisasi secara baik, telah berkontribusi pada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, atau Silpa, terutama pada belanja modal tanah, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar pemerintah perlu mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kinerja aparatur pada masing-masing OPD. Tujuannya adalah, agar hak masyarakat untuk menikmati pembangunan tidak terpangkas.