Permintaan Menkopolhukam Berpotensi Turunkan Kepercayaan Publik

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sikap pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto, meminta agar KPK menunda pengumuman status tersangka korupsi di kalangan incumbent dalam pilkada 2018, sangat tidak menguntungkan pemerintah, bahkan menjadi kontraproduktif dan diskriminatif karena tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus sampaikan ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Jumat (16/3/2018).

Menurutnya, pernyataan Wiranto, tidak saja kontraproduktif dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Tapi juga pemerintah dapat dinilai sebagai sedang melahirkan kembali kebijakan lama yang bertujuan memberikan perlakuan istimewa berupa prosedur khusus kepada incumbent yang oleh UU KPK telah dihapus. Dimana pada gilirannya akan menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

“Sikap Menkpolhukam Wiranto patut disesalkan, karena sikap demikian bertolak belakang dengan program KPK yang bertujuan untuk melahirkan kepala daerah berintegritas dan bebas KKN,” kata Petrus.

Advokat Peradi ini berargumen, Menkpolhukam Wiranto telah memanipulasi rationalitas masyarakat, seakan-akan demi pilkada masyarakat akan menggadaikan rasionalitasnya. Masyarakat justru akan marah, jika KPK menunda mengumumkan incumbent yang berstatus tersangka korupsi. Karena masyarakat yakin, KPK tidak sedang berpolitik praktis, tetapi sedang membangun sistem untuk melahirkan pemimpin daerah yang bersih dan bebas KKN. Dengan harapan agar masyarakat pemilih dan pendukung pasangan calon tidak membeli kucing dalam karung.

“Masyarakat justru sangat mendukung jika KPK segera mengumumkan status tersangka bagi incumbent sebelum pilkada berlangsung,” tandas Petrus.

Petrus menilai, kekhawatiran bahwa stabilitas keamanan negara akan terganggu, hanya karena seorang incumbent ditetapkan sebagai tersangka, jelas merupakan alasan sangat dicari-cari dan sangat imaginatif. Karena di mana- mana masyarakat sesungguhnya sudah muak dengan korupsi di kalangan pejabat termasuk incumbent, karena penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) gagal menjalankan misinya. Menkpolhukam akan disalahkan jika mengambil posisi hendak memghalang-halangi niat baik KPK dan harapan publik terhadap KPK.

Dia menegaskan, sangat berlebihan jika pemerintah menganggap KPK bermain politik dalam menetapkan seorang incumbent sebagai tersangka selama proses pilkada berjalan. Pasalnya, secara hukum, penetapan status tersangka terhadap seorang sama sekali tidak mengurangi hak-hak tersangka, terlebih-lebih haknya sebagai pasangan calon dalam Pilkada. Justru pilihan sikap KPK berupa akan mengumumkan 90 persen incumbent peserta pilkada 2018 menjadi tersangka, sungguh-sungguh melegahkan masyarakat.

“Langkah yang diambil KPK itu akan membantu masyarakat agar tidak salah memilih kucing dalam karung, sekaligus membantu partai politik dan KPU dalam melahirkan pimpinan daerah yang bersih dan bebas dari KKN,” terang Petrus.