Menakar Politisasi SARA di Pilkada NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Situasi politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018 kian menghangat. Berbagai isu berkembang dan menjadi diskusi luas masyarakat.

Mencermati berbagai situasi dan isu-isu politik dalam masyarakat tersebut, Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK) berupaya menakar politisasi Suku, Ras, Agama dan Antargolongan (SARA) dalam Pilkada NTT.

Ketua KOMPAK, Sarniel Woleka sampaikan ini dalam sambutannya pada kegiatan Talk Show Pilkada Damai Tanpa SUARA dengan tema “Menakar Keberagaman Antar Umat Beragama Dalam Mensukseskan Pilkada NTT” yang digelar oleh KOMPAK di Kupang, Selasa (27/2/2018).

“Kompak melihat bahwa SARA sedang diganggu atau dimainkan, baik dalam Pilgub maupun Pilkada di sepuluh kabupaten di NTT, dan juga dalam rangka menuju Pemilu 2019,” ungkapnya.

Menurut Sarniel, KOMPAK berupaya menggali lebih dalam terkait hal dimaksud dari berbagai sisi maupun sudut pandang, baik dari masyarakat sosial, hukum, maupun masyarakat lintas agama melalui sejumlah nara sumber yang kompeten di bidangnya.

“Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih riil dan ini sangat baik dan berguna bagi kami dalam mengambil langkah-langkah kedepan untuk mempersiapkan kampanye-kampanye perdamaian tanpa SARA,” kata Sarniel.

Dia mengungkapkan dalam pandangan KOMPAK, politik identitas di NTT belakangan ini sangat menguat, terutama dengan adanya kasus yang menimpa salah satu calon gubernur, semakin memperburuk dialektika dalam diskusi-diskusi pada tingkat masyarakat.

“Situasi ini, mohon maaf tapi seakan-akan seperti satu agama sedang berhadapan dengan agama lain, ke sana jadinya. Kita tidak melihat secara jernih dan cerdas terutama program-program dari para calon pemimpin yang akan memimpin pembangunan di daerah ini. Dan ini sangat menyedihkan,” ungkapnya.

Karena itu, Sarniel berharap melalui kegiatan talk show tersebut maupun kegiatan lain mendatang, masyarakat bisa disadarkan agar tidak terjebak pada isu SARA, karena dalam situasi politik ini masyarakat memilih pemimpin daerah bukan pemimpin agama atau golongan.

“Kegiatan dimaksud selain mendapatkan fakta-fakta untuk mengatur kampanye lebih lanjut, sekaligus lewat media massa kami berharap masyarakat terus diberikan pemahaman lebih, bahwa kita sedang memilih pemimpin yang diyakini mampu menjawab kebutuhan masyarakat NTT,” harapnya.

Sembari menambahkan “Masyarakat harus bisa melihat dari visi dan misi, program nyata dari calon pemimpin itu seperti apa. Jangan lihat dari agamanya, atau sukunya tetapi ternyata yang bersangkutan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara umum,” timpalnya.

Sarniel berharap, para pasangan calon agar mengarahkan tim sukses atau tim kampanye masing-masing agar dalam kampanye mensosialisasikan program unggulan terkait rencana pembangunan NTT lima tahun ke depan. Selain itu, sebaiknya tidak perlu untuk dikampanyekan, terutama SARA karena bisa memperburuk situasi dan kondisi, hubungan sosial antarmasyarakat di NTT.

Talk show yang dipandu aktivis perempuan NTT, Anna Djukana itu menghadirkan empat nara sumber, yaitu akademisi Undana Dr. David Pandie, Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Undana Maya Hehanusa, Ketua FKUB Theresia Geme dan Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim.