KKD Rendah, Tunjangan DPRD Kota Kupang Kembali Turun‎

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sempat mendapat kenaikan pada periode Juli hingga November 2017, tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Kembali diturunkan. Pasalnya, kemampuan keuangan daerah masuk klasifikasi rendah sesuai Permendagri 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.

Demikian dikatakan Sekwan DPRD Kota Kupang, Adrianus Lusi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin (26/2/2018).

Ia mengatakan,Perda tentang pelaksanaan hak keuangan serta administrasi pimpinan dan anggota DPRD sudah disahkan sejak July 2017 lalu, dan terhitung pada saat itu, tunjangan DPRD Kota dinaikan dan dibayarkan sesuai kenaikan yang ditetapkan dalam perda.

Hanya saja, lanjut Lusi, Sesuai Permendagri 62 tahun 2017, Pasal 3 (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Sementara, Pasal 4 (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

“Jadi sesuai Permendagri 62 tahun 2017, maka klasifikasi keuangan pemerintah Kota Kupang tergolong rendah sehingga kenaikan tunjangan dibatalkan, dan tunjangan disesuaikan dengan kemampuan daerah,” katanya.

Lusi mengaku, dengan pembatalan kenaikan, kelebihan tunjangan yang dibayarkan sejak bulan agustus tahun 2017 lalu dikembalikan oleh semua anggota DPRD. Ia mengaku proses pengembalian telah dilakukan oleh semua anggota DPRD Kota Kupang. Ada yang mengembalikan kelbihan dengan cara mencicil dan adapula yang langsung mengembalikan sekaligus jumlah kelebihan yang telah diterima.

Ketika disinggung soal jumlah tunjangan yang telah dinaikan dan diturunkan kembali, Lusi engga merincikan jumlah tersebut. Akan tetapi Lusi mengaku bahwa jumlah penurunan tunjangan DPRD Kota kupang berkisar 5 persen dari kenaikan tunjangan awal.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loudoe membenarkan adanya penurunan tunjangan DPRD Kota Kupang. Ia mengaku penurunan tersebut disebabkan KKD yang tidak memungkinkan sehingga penurunan tunjangan merupakan suatu yang wajar dan bisa diterima DPRD.