Ada Permainan Oknum Pejabat Dalam Polemik Belu TV

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Polemik keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Belu TV menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat Paripurna DPRD Belu tahun 2017 kemarin.

Pada pembukaan sidang, Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan sempat mengungkapkan, persoalan LPPL Belu TV ada manusia yang membuat diri seolah-olah dirinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu.

“Jadi kalau Belu TV berdiri sendiri siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Ada orang stel dirinya macam Bupati atau Wakil. Saya marah sehingga bicara begini,” kata dia.

Dijelaskan, keberadaan LPPL Belu TV berdasarkan amanat undang-undang tentang penyiaran dan juga dikukuhkan dengan Peraturan daerah (Perda) Belu. Karena itu tidak bisa digabung dengan Dinas Kominfo sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ini untuk kepentingan masyarakat Belu mengetahui informasi perkembangan Belu. Saya katakan LPPL Belu TV tetap berdiri sendiri, tidak gabung dengan Dinas Infokom,” tegas Luan dihadapan para angggota Dewan Belu.

Sekda Belu selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Belu diberi kesempatan untuk menjelaskan polemik LPPL Belu TV. Dimana LPPl Belu TV lembaga yang dibentuk berdasarkan Perda Belu sehingga ada alokasi anggaran untuk operasional.

Baca juga : Pilkada 2018 Diharapkan Berjalan Aman dan Lancar

Namun, dalam penerapan PP nomor 18 tentang OPD, pihaknya belum bisa memastikan bahwa LPPL Belu TV masuk dalam kategori OPD atau OPD lainnya. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi NTT dan hasilnya Belu TV gabung ke Infokom daerah.

“Atas hasil itu, Bupati menyarankan ke T4D dan kami konsultasi ke pihak Kejaksaan Belu. Namun, saran Kejaksaan agar disesuaikan dengan hasil konsultasi Pemerintah Provinsi NTT,” tutur dia.

Terhadap penjelasan itu, Wabup menyampaikan hasil konsultasi ke Pemerintah Provinsi bisa dijadikan rujukan oleh LPPL Belu TV. Tetapi perlu dilihat regulasi yang mendasari pendirian Lembaga penyiaran di Kabupaten Belu ini.

“Jangan asal menafsir. TAPD tafsir bukan untuk perbaiki justru perkeruh masalah. Saya tegaskan Belu TV keluar dari Infokom. Kita akan bahas dan kita pertanggungjawabkan ke Provinsi,” ketus mantan Sekda itu.

Bersamaan, Ketua Komisi III DPRD Belu, Theodorus F.Seran Tefa menuturkan bahwa, permasalahan Belu TV diduga ada kepentingan orang perorangan yang dimainkan dalam kerberadaan lembaga ini serta pembahasan anggarannya.

“Loyalitas seperti ini dipertanyakan. Perlu dipertimbangkan Pimpinan perangkat daerah seperti ini. Saya minta Bupati dan Wakil Bupati pertimbangkan jabatan kepada orang ini,” tegas Theo.