LBH Manggarai Raya, Desak Kapolda NTT Selidiki Anggotanya yang Menembak Hilarius Woso

Bagikan Artikel ini

Laporan Marten Don
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Fransikus Ramli, SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya, Pengacara Masyarakat Miskin di NTT dan Advokat Peradi akhirnya angkat bicara atas kasus yang menimpa Hilarius Woso (49), warga asal dusun Wolokolo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang ditembak oleh seorang oknum anggota Polisi dari Polres Manggarai, Sabtu (23/9/2017), sekitar pukul 02.00 wita dini hari tadi, di Lingko Dia, Kelurahan Ndora, Kecamatan Borong, Matim.

Menurutnya, itu hanya peristiwa Lakalantas biasa. Tidak ada informasi bahwa korban menggunakan senjata tajam atau sejenisnya. Kalaupun ada sedikit percecokan, itu wajar.

Jadi dari keadaan tersebut, masih ada alternatif lain yang lebih beralasan dan masuk akal untuk menyelesaikan Lakalantas tersebut, katanya.

Namun peristiwa ini menjadi sangat luar biasa, karena berujung pada tindakan penembakan oleh oknum anggota Polri tersebut terhadap Hilarius Woso.

Peristiwa penembakan itu tidak seharusnya terjadi, lanjutnya, sebab sebagai anggota Polri seharusnya mengetahui secara pasti kapan senjata harus digunakan.

Pertama, Hilarius bukanlah pelaku kejahatan atau tersangka dalam suatu kasus tertentu. Kalaupun Hilarius diduga bersalah dalam kejadian Lakalantas tersebut, biarlah pengadilan yang memutuskan bahwa dia bersalah, bukan dengan tindakan main hakim sendiri seperti itu.

Harus diingat pula bahwa terhadap Tersangka atau pelaku kejahatan sekalipun, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir. Itu sudah jelas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perkapolri 1/2009.

Baca juga : TPDI Kecam Anggota Polres Manggarai yang Melakukan Penembakan Terhadap Hilarius Wolo

Kedua, dalam Perkapolri juga sudah diatur bahwa penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia.

Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas secara terlebih dahulu seperti memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya serta memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Dalam kasus ini, tidak tampak adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Jadi tidak perlu adanya tembakan seperti itu, jelasnya.

Baginya, tindakan oknum aparat kepolisian itu sangat berlebihan. Andai pun menurut pelaku ada keadaan yang luar biasa, ada ancaman terhadap jiwa manusia, sebelum melepaskan tembakan, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku.

Atas dasar hal itu, kami mendesak Polda NTT untuk turun melakukan penyelidikan atas kasus ini. Polda NTT harus memberi atensi khusus atas kasus ini.

Sebab kasus ini dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat bila berhadapan dengan anggota kepolisian.

Alasan berikutnya, kasus ini memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, sebab tindakan main hakim sendiri pada dasarnya tidak pernah dibenarkan secara hukum, tegas Ramli.