PKPI NTT Inginkan Calon Gubernur Berkualitas
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yan Mboeik menegaskan partai tersebut membutuhkan pemimpin yang baik, cerdas, dan berkualitas. PKPI juga tidak ingin dibesarkan oleh kepala daerah yang didukungnya, partai tersebut hanya ingin menjadi besar dari kerja keras dan hasil keringatnya sendiri.
“PKPI butuh calon gubernur yang berkualitas tanpa memandang suku dan agama. Siapa yang dinilai mampu pimpin NTT dengan programnya yang baik itu yang kami dukung,” katanya saat Launching Pilkada NTT periode 2018-2023 dengan tema “Bersama Rakyat Mencari Pemimpin Terbaik untuk NTT” di Kantor DPP PKPI NTT, Sabtu (20/5).
Dia mengatakan, dengan dilaunchingnya proses pilkada NTT itu menunjukkan bahwa PKPI tetap eksis dan mulai melakukan proses penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kehidupan bangsa saat ini terganggu hanya karena kepentingan politik sesaat.
Pancasila dan keamanan negara terganggu hanya karena pillada DKI yang mencampuraduk agama dan politik. Namun, NTT menjadi contoh di NKRI sebagai daerah yang rukun, damai, dan tenteram.
Yan menilai munculnya gerakan-gerakan yang masif untuk menghancurkan bangsa ini hanya karena kepentingan politik sesaat. Kepentingan bangsa dan negara diatas segala-galanya dan harus diutamakan dari kepentingan politik.
Baca :TNI, Guru dan Pelajar di Perbatasan Belu-Timor Leste Upacara Harkitnas
PKPI mengutamakan dan menjunjung tinggi empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, PKPI adalah partai yang pertama menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Ketua Umum Hendropriyono. Melihat situasi bangsa saat ini maka PKPI membutuhkan calon gubernur yang berkualitas tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan.
Yan menyampaikan PKPI hanya memperoleh tiga kursi di DPRD NTT hasil pemilu 2014 lalu. Tetapi hingga saat ini tidak ada kader PKPI yang terlibat korupsi. Kepada seluruh kader PKPI diminta untuk tetap menjaga kepercayaan itu dan harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Dia meminta bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke PKPI jangan dipersulit dengan kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
“Jangan persulit orang yang mau mendaftar. Keterangan dokter dan kelakuan baik itu adalah urusan KPU. PKPI hanya butuh identitas seperti KTP saat daftar. Tidak ada mahar bagi PKPI, dan yang ada hanyalah kos politik untuk melakukan sosialisasi bakal calon,” ujarnya.
