Dua Pimpinan DPRD Belu Tak Keberatan Alih Fungsi Rumdis Jadi Kantor OPD

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu mendukung sikap Pemerintah Daerah terkait alih fungsi dua Rumah Jabatan menjadi Kantor Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami tidak keberatan kalau dua rumah Dinas itu dialih fungskikan untuk Kantor OPD,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Benedictus Hale didampingi Wakil Ketua II Jeremias Manek Junior ketika dihubungi NTTOnlinenow.com, Selasa (24/1/2017) di Kantor Dewan.

Menurut Hale, alih fungsi dua rumah Dinas Wakil Pimpinan Dewan Belu menjadi Kantor Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Karena saat ini banyak Dinas baru yang membutuhkan Kantor untuk pelayanan.

Dijelaskan, selama ini rumah tersebut tidak ditempati pasca dilantik. Sehingga berkaitan dengan OPD banyak yang butuh Kantor. Pemerintah telah kooridinasi meminta ke Pimpinan Dewan sesuai PP nomor 18 tahun 2016 tentang OPD dan Perda nomor 8 tahun 2007 tentang bangunan aset untuk fasilitas Kantor yang tidak dihuni bisa dialihkan.

“Sudah melalui koordinasi dan kita serahkan untuk jadikan Kantor. Karena saat ini banyak Dinas yang butuh Kantor. Kalau pun harus dibangun baru tentu butuh dana yang tidak sedikit,” ujar dia.

Baca : Wabup Ose Lantik 469 Pejabat Esalon IV

Dikatakan, kami siap serahkan dua rumah dinas pimpinan dewan untuk digunakan dan dimanfaatkan secara baik demi kelancaran instasi dalam menjalankan pelayanannya. “Dengan dialih fungsikan sebagai Kantor Dinas bisa melaksanakan tugas secara baik, lancar dan berikan pelayanan yang baik kepada publik,” harap Hale.

Akui Hale, sejak awal dilantik dua setengah tahun lalu rumah tersebut tidak ditempati karena fasilitas tidak dilengkapi dan biaya pemondokan tidak terima karena ada rumah dinas. Sementara Ketua DPRD yang tidak mendapat rumah Dinas mendapat biaya pemondokan.

“Selama tidak tempati rumah itu, biaya pemondokan kami tidak terima dan itu bukan orientasi kami. Tapi dengan alih fungsi ini saya kira Pemerintah sudah bisa pikirkan. Mudah- mudahan penyerahan ini Pemerintah bisa pertimbangkan hak kami sebagai Pimpinan rakyat,” pinta dia.

Senada Wakil Ketua II Jeremias Manek Junior menuturkan, dirinya tidak keberatan dengan permintaan Pemkab terhadap rumah Dinas milik dua Wakil Ketua DPRD Belu yang dialih fungsikan menjadi Kantor Dinas. Pasalnya permintaan tersebut berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 tentang OPD dan ada instansi baru yang butuh Kantor. Dua rumah tersebut akan dijadikan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Ini soal kebutuhan Pemerintah Daerah dan kita siap mendukung. Kita prioritaskan kerja OPD sehingga lancar dalam menjalankan tugas demi percepatan pembangunan di Belu,” tukas Junior.