Pemprov NTT Benahi Standar Pelayanan Publik

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Organisasi gencar membenahi standar pelayanan publik dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki. Terbukti, dalam bulan Agustus ini saja Biro Organisasi telah menggelar 2 kali Bimbingan Teknis terkait pelayanan publik ini. 8-10 Agustus lalu, Biro yang dipimpin Ferdy Kapitan ini menggelar Bimtek metode peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilanjutkan Bimtek standar pelayanan Publik 11-13 Agustus di Hotel Ima Kupang.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulisnya pada acara pembukaan Bimtek yang dibacakan Kepala Biro Organisasi Setda NTT, Ferdy Kapitan, Senin (11/8/2016) mengatakan, Pembukaan UUD 1945 antara lain mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem Pemerintah yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa publik serta pelayanan administratif.

Menurut Lebu Raya, potret penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Hal tersebut bisa disesbabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak dari kompleksitasnya masalah pembangunan,” kata Ferdy Kapitan mengutip sambutannya Gubernur NTT.

Dikatakan, UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yangmemberikan pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing-masing.Oleh karena itu, peserta Bimtek diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan Bimtek dengan baik guna menambah wawasan pengetahuan dan ketrampilan untuk menyusun, menetapkan serta menerapkan standar pelayanan publik di SKPD masing-masing.

Ketua panitia Bimtek, David A. Madala dalam laporannya mengatakan,maksud digelarnya Bimtek ini adalah memberikan pemahaman juga ketrampilan tentang teknis penyusunan standar pelayanan kepada seluruh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di SKPD atau unit kerja lingkup Pemprov NTT.

Sedangkan tujuan Bimtek yang diikuti 50 PNS Pemrov ini, jelas Mandala, SKPD mampu menyusun standar pelayanan publik di masing-masing SKPD atau unit kerja sesuai tupoksi dan kewenangannya. Kemudian SKPD atau unit kerja dapat menetapkan dan menerapkan standar pelayanan secara konsisten.