Dua Kades Diproses Bawaslu Belu Lantaran Terlibat Kampanye Paslon Petahana

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Kepala Desa Manleten, Kristianus Januarius Roni Seran dan Kepala Desa Duarato, Gregorius Mau Bere terlibat dalam kampanye politik dan kini tengah diproses Bawaslu Kabupaten Belu.

Kedua Kades tersebut sama-sama terlibat dalam kampanye Pasangan calon (Paslon) Petahana paket Sahabat, Willybrodus Lay-J.T Ose Luan di masing-masing wilayah.

Ketua Bawaslu Belu, Andreas Parera kepada awak media di sela-sela kunjungan Anggota Bawaslu RI Koordinator divisi penindakan, Ratna Dewi Pettalolo di salah satu hotel Atambua, Kamis (15/10/2020) lalu.

Dijelaskan, dua Kepala Desa masing-masing di Kecamatan Tasifeto Timur dan Lamaknen diduga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Pasal 29 huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Kades Manleten dan Duarato hadir dalam kampanye, dan diduga melanggar undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 huruf J, dimana Kepala Desa dilarang ikut serta dalam kampanye,” terang Parera.



Menurut dia, diduga juga kedua kepala desa ini melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lain sehingga statusnya sama dengan pelanggaran netralitas ASN.

“Terhadap pelanggaran ini kami sudah proses dan kami rekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Belu. Dua-duanya terlibat dalam kampanye paket Sahabat,” ucap Parera.

Diketahui berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dalam undang-undang itu, Kepala Desa memiliki peran sebagai pihak yang netral, Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.

Perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf () dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.