Paripurna APBD 2027, Ketua DPRD Belu : Isu-isu Kebutuhan Masyarakat Umum Jadi Prioritas Pembahasan
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Segenap anggota DPRD diajak agar dalam masa sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusional yang diamanatkan kepada kita penuh dengan rasa tanggungjawab dalam pembahasan APBD TA 2027.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Belu, Theodorus Djuang saat membuka sidang pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di ruang paripurna Dewan Belu wilayah perbatasan RI-RDTL, Senin (9/11).
Hadir dalam sidang tersebut, Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wakil Ketua I Januaria Awalde Berek, Wakil Ketua II Antonius Djaga Kota, Pj. Sekda Belu, pimpinan Forkopimda Plus, OPD Belu, Pimpinan BUMN/BUMD, anggota DPRD Belu serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya dia mengajak Bupati Belu beserta jajarannya untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga kendala-kendala dalam proses pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2017 sedapat mungkin dieliminir.
“Dengan demikian persetujuan bersama dapat terlaksana tepat pada waktunya sesuai yang diharapkan,” ungkap dia.
Namun demikian, Ketua DPRD Belu mengingatkan kepada semua untuk tetap memperhatikan kualitas dari APBD yang dihasilkan. Keterbatasan waktu yang dimiliki tidak serta merta membuat kita terburu-buru dan kurang cermat dalam pembahasan.
“Isu-isu yang menjadi kebutuhan masyarakat umum harus menjadi prioritas pembahasan,” pesan Feby sapaan akrab politisi PDI-P itu.
Dia menyampaikan, terkait dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026, Dewan mendorong Pemerintah melalui perangkat daerah teknis untuk segera menghasilkan seluruh kegiatan belanja modal sehingga penyerapan anggaran di akhir tahun 2026 dapat mencapai target sesuai yang direncanakan.
“Kita berharap bahwa rancangan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2027 yang disiapkan benar-benar merupakan sinkronisasi kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Belu,” ujar Feby.
Dia menyebutkan, terkait tiga buah Ranperda yang diajukan Pemerintah yaitu :
1. Ranperda tentang pemilihan Kepala Desa
2. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 4 tahun 2018 tentang BPD
3. Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 11 tahun 2016 tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa.
“Dalam masa sidang ini akan dibahas tiga rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemerintah. Diharapkan dan diarahkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, adaptif serta selaras dengan regulasi nasional terbaru dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa,” tutup Feby.
