Pemkab Belu Raih WTP ke-8 Berturut-turut Tata Kelola Pemerintahan
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kedelapan secara berturut-turut.
Bupati Belu, Willybrodus Lay menegaskan bahwa, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Belu.
“Pemerintah Daerah terus mendorong birokrasi yang berintegritas, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat Belu,” ucap dia, Rabu (19/8/2026).
Terkait itu dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran birokrasi atas kerja keras dan komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.
Jelas Willy Lay, komitmen tersebut turut tercermin dari keberhasilan Kabupaten Belu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Capaian WTP itu menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi itu juga dinilai sebagai hasil dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi pemerintahan. Namun, opini WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir,” ingat dia.
Willy Lay menuturkan, Pemda dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sejalan dengan tuntutan perubahan zaman, penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” kata dia.
Lanjut Bupati dua periode itu, dgitalisasi pemerintahan diarahkan untuk membangun sistem kerja yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan mudah diakses.
“Diharapkan, penerapan teknologi mampu mempercepat proses pelayanan sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit-belit,” ujar dia.
Menurut Willy Lay, transformasi digital juga menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Data dan proses administrasi yang semakin terintegrasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat,” ungkap dia.
Tambah Willy Lay, dengan mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat digitalisasi birokrasi, Pemda Belu berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga hadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan warga.
Kembali ditegaskan bahwa, walaupun sedang efisiensi, pemerintah tetap mengambil kebijakan, yang berpihak, pada kesejahteraan ASN, khususnya memastikan alokasi gaji PPPK, dibayarkan sesuai regulasi, tanpa pemotongan maupun pemutusan kontrak.
“WTP kedelapan berturut-turut menjadi capaian penting, namun tantangan berikutnya adalah memastikan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan tersebut terus terjaga dalam setiap proses pembangunan daerah,” timpal Willy Lay.
