Pemkab dan BPJS Teken MoU, Bupati Belu : Mulai Hari Ini Warga Sudah Bisa Berobat Gratis

Laporan Yansen
Atambua,NTTOnlinenow.com-Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Sarwika Meuseke
menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan gratis.

Perjanjian Kerja Sama guna memastikan keberlanjutan Program Berobat Gratis selama masa kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wabup Vicente Hornai bertempat di gedung Betelalenok Atambua wilayah perbatasan RI-RDTL, Kamis (5/6/2025).

Bupati Willy menyampaikan bahwa, hari ini kegiatan yang sangat penting, kegiatan yang dinanti nantikan seluruh masyarakat Belu yakni penandatanganan MoU dan PKS antara Pemkab Belu bersama BPJS Kesehatan Atambua dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat Belu.

“Hari ini belum genap 100 hari kerja, setelah kami dilantik tanggal 24 Maret 2025, satu janji politik kami yakni program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Belu yang tidak mampu direalisasi. Masa Penantian seluruh masyarakat untuk dapat berobat secara gratis pada seluruh fasilitas kesehatan di Belu hari ini kita mulai,” kata dia.

Dijelaskan bahwa, dalam 2 bulan masa kepemimpinan kami, janji politik kami yang telah dijabarkan dalam visi dan misi satu persatu mulai diluncurkan. Kami telah diberi amanat oleh rakyat untuk memimpin Belu 5 Tahun kedepan, dan ini adalah tanggung jawab moril yang harus kami pikul.

“Untuk itu kami harus pastikan bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus tepat sasaran sesuai peruntukannya didasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Willy.

Kaitan itu, pihaknya telah membentuk dan memerintahkan Tim Verifikasi dan Validasi Data untuk melakukan verifikasi dan validasi seluruh data kepesertaan BPJS Kesehatan sampai tahun 2024. Dan tim sudah bekerja kurang lebih satu bulan untuk memverifikasi data kepesertaan BPJS pada seluruh Desa dan Kelurahan.

“Dari hasil Verval terhadap 49.714 peserta yang telah dibiayai oleh pemerintah daerah selama kurang lebih 4 tahun terakhir sejak 2021-2024, yang memenuhi syarat untuk dibiayai sebanyak 30.233 penduduk. 30.233 Penduduk yang memenuhi syarat inilah yang hari ini Pemerintah Belu kerjasamakan dengan BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta penerima manfaat pelayanan kesehatan yang akan dibiaya oleh pemerintah daerah. Untuk Tahun 2025 Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk program kesehatan gratis ini,” terang dia.

Menurut dia, berdasarkan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Jaminan Kesehatan pada Kementrian Sosial RI Tahun 2025. Terdapat kuota Kabupaten Belu untuk PBI APBN sebanyak 125.013 jiwa. Dari kuota tersebut yang telah ditetapkan sebanyak 85.559 jiwa. Masih terdapat kekurangan 39,454 jiwa yang harus dipenuhi dan Pemerintah Belu akan berupaya untuk penuhi kuota tersebut.

“Saat ini sesuai hasil pendataan masih ada 30.233 penduduk yang harus dibiayai oleh Pemda Belu. Apabila angka ini didorong untuk penuhi kuota PBI APBN maka Pembiayaan Pemerintah Belu untuk program Jaminan Kesehatan untuk tahun yang akan datang adalah 0 rupiah (Zero) karena semuanya telah dibiayai oleh APBN. Dengan demikian DAU yang kita terima dapat digunakan untuk pembangunan pada sektor-sektor yang lain untuk kesejahteraan masyarakat Belu,” urai Willy.

Lanjut dia, jumlah peserta 30.233 berasal dari jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai salah satu segmen kepesertaan program JKN. Dengan demikian tingkat keaktifan Penduduk Belu untuk Jaminan Kesehatan sebanyak 85.574. Yang artinya bahwa kita akan gunakan sistem pelayanan UHC Non Cut Off yang artinya bahwa Kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) langsung aktif setelah pendaftaran tanpa menunggu masa tunggu yang panjang.

Saat ini fokus kita untuk beberapa program strategis dari 12 program dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan peningkatan perekonomian masyarakat Belu. “12 proram yang merupakan janji politik kami secara bertahap selama 5 tahun masa kepemimpin kami akan direalisasi. Semuanya telah termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah,” tambah Willy.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Sarwika Meuseke menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bupati Belu beserta Wakil Bupati dan jajaran, serta dukungan dari seluruh stakeholder lainnya, sehingga per hari ini 5 Juni 2025 Kabupaten Belu resmi sudah mencapai universal Health Coverage non cut off atau UHC prioritas dengan kepesertaan yang langsung aktif saat didaftarkan.

“Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta jajaran, karena atas upaya verifikasi dan validasi data yang optimal, maka pada tepat per Bulan Juni 2025 MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Belu dan BPJS Kesehatan Cabang Atambua dapat ditandatangani,” kata dia.

Sarwika melaporkan, profil Jaminan Kesehatan Kabupaten Belu per 1 Juni 2025, dengan adanya penambahan peserta awal sebanyak 30.233 jiwa peserta yang dibiayai oleh Pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemerintah Daerah). Sehingga cakupan kepesertaan JKN di Kab belu yang sebelumnya di angka 98% sekarang telah mencapai 100% atau sebanyak 232.788 jiwa dari total jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil semester II tahun 2024, dan diikuti kenaikan keaktifan kepesertaan yang sebelumnya 60% menjadi 85,57% atau sebanyak 199.213 jiwa peserta aktif.

Kemudian Jumlah PBI JK yang iurannya dibiayai oleh Kementrian sosial melalui APBN per 4 juni kemarin angkanya sudah bertambah dari sebelumnya di Mei 2025 jumlah PBI APBN sebanyak 85.379 jiwa sekarang per juni 2025 sudah bertambah menjadi 113.892 jiwa. Ini juga mendukung peningkatan persentase cakupan dan keaktifan peserta.

“Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional, maka kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Belu dalam rangka perwujudan jaminan kesehatan melalui peningkatan cakupan peserta dan pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satunya adalah dengan upaya penegakan kepatuhan pemberi kerja Badan Usaha dalam hal mendaftarkan seluruh pekerjanya,” kata dia.

“Semoga dengan penandatanganan kerja sama di bidang kesehatan ini, kita semua dapat mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkualitas, mandiri, demokratis, dan juga berbudaya,” tambah Sarwika.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Forkopimda Belu, Ketua DPRD Belu, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD Belu serta para Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa Persiapan se-Kabupaten Belu.