Pemkab Belu Dukung Pengembangan Kawasan Ekonomi di Perbatasan RI-RDTL

Bagikan Artikel ini

Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Belu sangat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dibawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan kawasan ekonomi di Mota’ain wilayah Belu perbatasan RI-RDTL.

Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada media kemarin menuturkan, Pemkab Belu dukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan Mota’ain dengan Negara Timor Leste.

Sebab, jelas dia bahwa konsep pembangunan bersifat multidimensi dan pembiayaan pengenmbangannya bersumber dari APBN. Apalagi, program pemerintah pusat membangun dari pinggiran karena itu sangat mendukung.

Menurut orang nomor satu di Pemkab Belu itu, jika pemerintah pusat telah megeluarkan kebijakan mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan Belu, maka seluruh warga harus mendukung 100 persen kebijakan itu.

Lanjut dia, kunjungan Menkopolhukam, Mahfud MD bersama Mendagri, Tito Karnavian ke Kabupaten Belu selain dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritori juga terakhir dengan pembahasan percepatan pembangunan kawasan ekonomi perbatasan Mota’ain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, saat ini warga masyarakat perbatasan Belu sudah merasakan pembangunan dari pemerintah seperti infrastruktur jalan, jembatan, listrik, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Bupati Willy Lay berharap, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Belu untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan Mota’ain guna meninkatkan kesejahteraan warga Belu.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan,  dirinya bersama Mendagri selaku Ketua BNPP melakukan kegiatan kunjungan dalam rangka pencepatan pembangunan kawasan ekonomi di daerah perbatasan.

“Jadi Mota’ain ini adalah salah satu PLBN yang oleh Presiden diberikan perhatian saat sekarang bersama Papua, dan Kalimantan Barat untuk fokus dibangun dulu sebagai perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan kawasan ekonomi,” ujar dia.

Dituturkan bahwa, banyak yang akan dilakukan, hanya perlu koordinasi dan sinergis Kementerian dengan Lembaga. Penekanan kepada koordinasi bahwa Kementerian dan Lembaga itu supaya sinergis.

“Membangun itu terpadu, bahwa akan terlihat daerah kawasan Mota’ain sebagai PLBN itu pembangunannya itu terpadu jangan sendiri-sendiri,” kata Mahfud.

Kementerian Lembaga itu punya program, sehingga ini menjadi suatu miniatur pemerintahan dan wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak ada target pembangunan karena standarnya visi dan misi pembangunan secara seluruhnya itu bertahap, targetnya itu per APBN setiap tahunnya.Yang paling pokok negara ini kita perbatasan menjadi makmur.

“Karena Presiden itu mempunyai kebijakan dasar untuk pembangunan itu dibangun dari daerah perbatasan ke kota. Anggaran untuk wilayah perbatasan PLBN hampir mencapai Rp. 24 triliun untuk pembangunan pencepatan kawasan perbatasan. Yang terpenting koordinasi lintas sektornya dan Kementerian,” tegas Mahfud.

Lanjut dia, potensi kawasan yang ada di perbatasan akan diangkat semua sektor, makanya lintas sektor akan dikembangkan di kawasan perbatasan negara, dan kita itu multidimensi pembangunannya.

“Kepada seluruh daerah, seluruh wilayah harapannya itu memperkuat ikatan kesatuan negara republik Indonesia makin kokoh, bersatu, adil, makmur dan merata,” ujar Mantan Ketua MK itu. (YB/Advetorial-Dinas Kominfo Belu)