Dampak Covid-19, Pemkab Belu Bebaskan Retribusi Para Pedagang Pasar di Perbatasan RI-RDTL

Bagikan Artikel ini

Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepimimpinan Willybrodus Lay dan J. T Ose Luan terus menunjukan kepedulian terhadap warga masyarakat di wilayah Timor Barat perbatasan RI-RDTL.

Dampak virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Belu mengambil kebijakan dimana berlakukan pembebasan pembayaran restribusi kepada para pedagang pengguna lapak dan los Pasar Baru dan seluruh pasar tradisional di wilayah perbatasan Belu dengan eks Provinsi ke-27 Timor-Timur (Timor Leste).

Hal itu disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay kepada awak media di lopo rumah jabatan Bupati, Kamis (16/4/2020) dihadiri Ketua dan Wakil Ketua I DPRD Belu serta Kadis Perdagind Belu.

Dikatakan bahwa, perekonomian warga seperti pedagang anjlok akibat pandemi Covid-19. Seperti yang dialami oleh para pedagang baik di pasar baru Atambua juga pedagang di pasar-pasar tradisional yang merasakan dampak tersebut.

“Mulai Kamis hari ini para pedagang yang sewa ruko dan lapak bebas retribusi selama tiga bulan, terhitung bulan April sampai,” sebut Lay.

Lanjut dia, Pemerintah tidak pungut tagihan retribusi harian maupun bulanan selama tiga bulan kedepan. Namun, para pedagang harus wajib mengenakan masker saat berakitiftas berdagang.

“Selain bantu pedagang dampak Corona, pedagang juga berikan edukasi ke warga lain menggunakan masker sesuai anjuran Pemerintah. Minggu depan akan razia yang tidak pakai masker dikenakan sanksi bayar retribusi,” ujar Lay.

Lanjut dia, dampak Covid-19 pihaknya akan melakukan revisi terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pasar di wilayah perbatasan Belu.

Kadis Perdagind Belu, Fransiskus Asten mengatakan, penerimaan daerah dari retribusi pasar akan direvisi dengan pemberlakuan bebas biaya retribusi bagi para pedagang di pasar baru Atambua serta seluruh pasar tradisional.

“Jadi, tiga bulan kedepan terhitung Kamis hari ini April sampai Juni pedagang sewa ruko dan lapak bebas retribusi,” terang Asten.

Langkah Pemkab dalam membebaskan biaya retribusi pedagang pasar mendapat dukungan Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr. dan Wakil Ketua I DPRD Belu, Yohanes Jefri Nahak.

Langkah pembebasan retribusi bagi pedagang sangat tepat, apalagi ekonomi saat ini khusus pedagang anjlok, demikian juga dengan JPS bagi warga terkena dampak dari pendemi Covid-19. (YB/advertoial-Dinas Kominfo Kabupaten Belu)