Dukung Akses Pelayanan PAUD Memadai, CSO-LA Gelar Pelatihan Untuk 9 Desa di Kabupaten Kupang

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam rangka penguatan masyarakat Madani dan akuntabilitas sosial dalam mendukung akses terhadap Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) yang berkualitas dan Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)Civil Society Organisation Local Authorities (CSO-LA) bekerja sama dengan Rumah Perempuan, menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa, untuk Mendukung Paud Bagi Pemerintah Desa (Pemdes)

Pelatihan tersebut, berlangsung, di Hotel Ima, yang berlangsung pada 7-9 Agustus 2019, yang dikuti oleh Kepala Desa, dan Mentor dari 9 Desa di Kabupaten Kupang.

Project Manager, CSO-LA, Silvester Sena, mengatakan, Pelatihan ini dilakukan agar Pemerintah Desa memiliki ketrampilan teknis dan kecakapan memfasilitasi untuk bersama-sama menyusun rencana dan anggaran tahunan dengan Organisasi Berbasis Masyarakat (OBM), termasuk peningkatan ketrampilan dalam penganggaran PAUD yang inklusif, untuk mendukung Komite PAUD agar mempengaruhi kebijakan dan anggaran, ada juga kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas Pemda guna memenuhi kewajiban mereka dalam melakukan perencanaan partisipatoris (sesuai strategi Bappeda) dan bertanggung jawab kepada warga
negara (desa).

Menurutnya, Alokasi anggaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa menunjukkan alokasi yang sangat rendah, rata-rata hanya ada 1,17% dari total dana desa, dan rata-rata 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Sumba Timur daj Kabupaten Sumba Barat Daya, mengalokasikan persentase yang sangat rendah untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kurang lebih 0,5% dari anggaran tahunan. Meskipun demikian, pihak berwenang setempat tidak mengetahui kebijakan terbaru tentang PAUD (PP Nomor 2 Tahun 2018) yang mewajibkan pemerintah kabupaten dan desa untuk meningkatkan dukungan bagi pelaksanaan program PAUD.

“Dengan demikian, Pelatihan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan dan penganggaran PAUD partisipatoris ini sangat diperlukan.,” kata Sena.

Ia mengaku, Tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan pelatihan pemerintah desa, Peserta meningkat pemahaman terkait dengan kemampuan teknis advokasi, proses perencanaan, dan penganggaran local sesuai dengan modul. Peserta memiliki kemampuan membuat perencanaan dan penganggaran PAUD partisipatoris.

Sementara itu, Direktris Rumah Perempuan Kupang, Libby Sinlaeloe mengatakan, pihak Rumah Perempuan yang selalu bekerja untuk isu perempuan dan anak. Untuk itu ketika RPK diajak bekerja sama dalam pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa, untuk Mendukung Paud Bagi Pemerintah Desa, kata Libby, pihaknya sangat menyambut baik ajakan kerjasama ini.

“Rumah Perempuan sangat mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan program kerja kami,” kata Libby.

Memurutnya, Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah di segala tingkatan, , sebab usia dini merupakan usia emas untuk perkembangan otak anak, sehingga perlu kebijakan anggaran dari pemerintah desa, untuk PAUD. Apalagi saat ini pemerimtah desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat, sehingga perlu kebijakan anggaran yang lebih untuk keberadaan PAUD di Kabupaten Kupang,.