Pemilu Serentak Bawa “Petaka”, Ketua MK: Saya Merasa Ikut Berdosa

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Bogor, NTTOnlinenow.com – Pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 yang digelar 17 April lalu membawa petaka bagi petugas penyelenggara pemilu maupun pihak keamanan. Tercatat sejauh ini sebanyak 45 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 15 anggota Polri meninggal dunia dalam tugas.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Anwar Usman mengaku merasa berdosa karena ikut mengambil bagian memutuskan pemilu serentak 2019. Hal ini diungkapkannya di hadapan 113 wartawan yang mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi wartawan se-Indonesia, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Senin (22/4/2019) malam.

“Saya merasa, saya adalah salah seorang yang merasakan akibat dari pemilu serentak ini. Saya juga merasa ikut berdosa, karena ikut mengambil bagian memutuskan pemilu serentak 2019 ini,” ungkap Anwar.

Meski demikian, Anwar mengaku tidak menyesali keputusan yang telah diambil terkait pemilu serentak 2019. Pertimbangan MK mengabulkan permohonan pemilu 2019 adalah demi efisiensi anggaran dan waktu. Namun ternyata anggaran yang dihabiskan untuk pemilu mencapai Rp25 triliun.

“Untuk itu, saya berharap sistem pemilu serentak 2019 dievaluasi untuk pemilu lima tahun mendatang atau pemilu 2024,” katanya.

Menurut Anwar, sudah 12 kali pemilu dilaksanakan sejak Indonesia merdeka 73 tahun silam, dan baru kali ini dilaksanakan secara serentak untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif.

“Ini sangat luar biasa sulit, saya sendiri merasakannya ketika masuk ke bilik suara, saya bingung, kecuali untuk capres dan cawapres itu jelas, tetapi untuk DPR, DPRD 1, DPRD 2, belum lagi untuk DPD-nya saya sendiri tidak kenal,” katanya.

Anwar mengaku pemilu 2019 yang digelar 17 April lalu, merupakan pemilu paling sulit di dunia bahkan jika dibandingkan dengan pemilu di Amerika Serikat.

“Tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita kenal sebagai ‘mbah-nya’ demokrasi, tetapi tidak sesulit di negara kita, karena kita tahu Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa dan lainnya,” ujarnya.

Dia juga berharap pelaksanaan Pilpres 2019 tidak bermuara ke MK. Namun jika gugatan hasil pemilu tetap terjadi, MK siap menghadapinya karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara.

“Harapan saya, siapapun yang akan diumumkan sebagai pemenang pada 22 Mei mendatang oleh KPU bisa diterima semua pihak. Dan ini meringankan beban MK. Tapi kalau tetap terjadi gugatan, kita harus hadapi,” tandasnya.