Empat Desa Di Ngada Komitmen Kembangkan Bambu

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sebanyak empat desa di Kabupaten Ngada telah berkomitmen untuk mengembangkan hutan bambu lestari. Komitmen ini sejalan dengan gerakan 1.000 desa bambu yang dicanangkan pemerintah.

Dessy Ekawati dari Badan Litbang dan Inovasi Pusat Penelitian sampaikan ini pada kegiatan media workshop bertajuk pendekatan bentang alam terpadu untuk pengelolaan hutan lestari di NTT, Sabtu (14/7/2018).

Dessy mengatakan, NTT memiliki potensi untuk ditanami bambu seluas 75 hektar. Namun sejak tahun 2014, pihaknya sudah mulai berproses di Ngada dan telah ditetapkan sebagai pusat unggulan pengembangan hutan bambu lestari.

“Daerah lain yang akan mengembangkan hutan bambu, diarahkan untuk belajar di Ngada. Pengembangan bambu yang nantinya ditebang untuk kebutuhan bisnis ini tetap mengedepankan pelestarian,” kata Dessy.

Dia menjelaskan, pabrik pengolahan bambu dalam skala yang masih umum dibangun di Nagekeo. Sedangkan pengolahan yang lebih spesifik, dikirim untuk diolah di Bali karena pabriknya ada di sana.

“Sistem pengembangan egoforestry industri keramba bambu kita lakaanakan di Nagekeo,” ujar Dessy.

Dia mengungkapkan, bila dibandingkan dengan negara Cina, kualitas bambu di Indonesia terutama di NTT dan terkhusus Ngada, jauh lebih unggul. Misalkan, bambu di Indonesia tumbuhnya dalam bentuk rumpun, sedangkan di Cina tumbuhnya seperti kayu. Namun Cina mampu memanfaatkan bambu untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk tusuk gigi.

Yeni Nomeni dari World Wildlife Fund (WWF) mengatakan, data menunjukkan sabanyak 90 persen hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, sedangkan hanya 10 persen yang berasal dari kayu. Karena itu perlu diatur secara baik terkait peningkatan pendapatan maayarakat dan lingkungan hidup.

“Pemerintah daerah wajib mengembangkan daerah sentra bukan kayu dengan mengatur berbagai aspek yang dibutuhkan. Seperti penentuan lokasi, model pengembangan, penjualan dan harga jual,” katanya.

Kepala Dinas Kehutanan NTT, Jehalu Andereas menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah- langkah terkait pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Langkah- langkah itu antara lain, sentralisasi dan pemetaan potensi, pengembangan jenis hasil hutan bukan kayu. Perumusan dan penetapan kebijakan pendukung pengembangan hasil hutan bukan kayu. Kelembagaan pengelolaan dan investasi pengembangan hasil hutan bukan kayu.

“Potensi hasil hutan bukan kayu jenis bambu di NTT terdapat di Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Flores Timur,” sebut Andereas.

Dia menambahkan, dengan adanya pengelolaan hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada hasil hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari hasil hutan bukan kayu serta menumbuhkan kesadaran menjaga kawasan hutan. Meningkatkan devisa sektor kehutanan bukan kayu.

Selain itu diharapkan terciptanya lapangan kerja baru di sektor kehutanan yang berasal dari komoditas hasil hutan bukan kayu. Juga diharapkan adanya optimalisasi pemanfaatam hasil hutan bukan kayu yang meliputi jumlah jenis, bentuk dan tahap pengolahan serta mutunya.