Pemkot Berharap BPMK Dipertahankan

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Hasil Konsultasi Pemerintah Kota Kupang dengan Kemeterian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Pemerintah Desa, mengenai keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK) kota Kupang masih bisa dipertahankan dengan Dinas Tipe B. Pemerintah berharap Badan Legislasi masih mempertahakan BPMK sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri))

“Dalam konsultasi mengenai keberadaan BPMK yang dalam PP Nomor 18, tahun 2016, dengan Dirjen Pemberdayaan Daerah, kami sudah menjelaskan pentingnya BPMK, sehingga pada kesempatan itu, pihak Dirjen langsung merespon dengan membuat nota dinas kepada mendagri terkait masalah BPMK. Namun karena masalah BPMK bukan hanya terjadi di Kota Kupang, menunggu keputusan mendagri untuk semua daerah yang bermasalah soal BPMK,” ujar sekot Kupang, Bernadus Benu kepada wartawan di Kupang, Senin (3/10/2016).

Menurutnya, berdasarkan hasil Konsultasi itu, pemerintah sangat mengharapkan pihak Baleg DPRD Kota Kupang tidak terburu-terburu mengambil keputusan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2018, yang dalam poinnya, BPMK harus dihapus karena keberadaan Badan Pemberdayaan hanya diperuntukan bagi pemerintah desa (Pemdes)  dan bukannya untuk Kelurahan seperti yang ada di Kota Kupang.

Baca : Kelompok Bahan Makanan Sumbang Deflasi di NTT

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang, sekaligus Wakil Ketua Baleg, Adrianus Talli, yang dimintai komentarnya soal pemerintah Kota Kupang mempertahankan BPMK, mengaku, pihak DPRD Kota Kupang sebenarnya ingin mempertahankan BPMK karena banyak mengelolah bantuan masyarakat, namun disatu sisi, dalam PP tentang OPD, sudah diamanatkan bahwa BPMK harus dihapus dan DPRD akan mengikuti instruksi PP tersebut untuk kelancaran sidang DPRD Kota Kupang.

Apalagi pembahasan OPD yang menjadi cikal bakal dari sidang penganggaran tahun 2016 hingga tahun 2017 mendatang, sehingga DPRD tidak bisa menunggu lebih lama untuk penetapan perda OPD di Kota Kupang.

“Pemerintah Kota memang sudah melakukan konsultasi ke Kementerian dan sudah ada jawaban dari kementerian untuk mempertimbangkan keberadaan BPMK, namun tidak ada surat atau pegangan dari Kementerian, maka DPRD tetap akan mengacu pada PP tersebut sehingga kecil kemungkinan DPRD akan tetap mempertahankan BPMK,” Ujarnya.