Anak Miskin NTT dan Kerentanan Terserang Covid-19

Bagikan Artikel ini

Oleh Adi Rianghepat
“Corona,” kata Leksi, bocah 9 tahun, warga Kota Kupang sambil terus mengayuh sepedanya. Leksi mengatakan itu menjawab pertanyaan kenapa dirinya tak bersekolah, malah bermain sepeda. Tak berbaju bersama sejumlah teman sebaya di seputaran rumahnya, Leksi terus mengayuh sepeda memutari sebidang tanah lapang. Peluh bercampur debu menempel di hampir seluruh jidat hingga pipinya. Ia tampak dekil. Meskipun begitu dia begitu riang. Itu terlihat dari pancaran wajahnya.

Tak peduli dengan kondisi di luaran sana soal corona. Leksi salah satu anak dari ribuan anak miskin Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih sangat sulit mengakses air bersih. Betapa tidak, untuk memenuhi kebutuhan air bersih minum dan memasak, saudara sulungnya harus menjinjing sejumlah jeriken ukuran lima literan sejauh dua hingga tiga kilometer, pun meminta sumber air PDAM milik kerabat.

“Praktis keluarga hanya bisa mandi sehari sekali, bahkan dua hari sekali. Anak-anak kadang hanya mencuci kaki dan tangan saja,” ungkap Dani ayah Leksi.

Lelaki menanjak uzur itu hanya bisa pasrah dengan kondisi dia dan keluarganya. “Keadaan ini sudah dinikmati jauh hari, bahkan sebelum anak-anaknya lahir,” kata pemulung itu.

Dani bersama keluarganya mendiami sebuah gubuk berlantai tanah di lahan milik orang. “Ya inilah kami. Kami sudah terbiasa hidup dalam kondisi ini, jauh hari sebelum corona,” ungkapnya. Dalam kondisi itu, lagi-lagi Dani hanya bisa berpasrah sembari berharap virus Covid-19 tak menyerang dirinya dan seluruh keluarganya, termasuk anak-anaknya yang sangat dia cintai.

Tak berbeda jauh dengan kondisi keluarga Dani di Kota Kupang. Sejumlah keluarga miskin di daerah lain di provinsi berbasis kepulauan itu tentu mengalami hal serupa. Erwin Bau, salah seorang kepala desa di Kabupaten Belu, wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste, mengaku jika warganya sampai saat ini masih sangat jauh dari akses dan pemenuhan kebutuhan air bersih dalam rumah tangga. Berbagai intervensi melalui program pemerintah kabupaten dan desa pun masih belum memenuhi seluruh kebutuhan warga.

“Maklum secara geografis wilayah kami yang berbukit dengan kemarau yang panjang ini menjadikan warga kesulitan mengakses air bersih,” kata Erwin yang adalah Kepala Desa Renrua Kecamatan Raimanuk tersebut.

Sebagian warga di desa itu hanya bisa memanfaatkan air bersih untuk masak dan minum. “Kalau mandi tidak. Kami lebih sering tak mandi, apalagi anak-anak. Mereka cukup mencuci kaki dan tangan saja,” katanya.

Kondisi keluarga Dani di Kota Kupang serta warga di Desa Renrua Kabupaten Belu itu adalah contoh potret ribuan keluarga miskin di provinsi selaksa nusa itu yang masih jauh dari akses air bersih. Data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2018 menyebut ada 250.000 anak di provinsi NTT tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 260.000 anak tidak memiliki akses sanitasi layak. Di titik ini, Zonal Manager Wahana Visi Indonesia (WVI) Wilayah NTT, Eben Ezer Sembiring menyebut, anak-anak di provinsi berbasis kepulauan itu rentan terpapar Covid-19 dan cenderung terabaikan.

Dia mengatakan, anak-anak NTT mengalami kerentanan tinggi karena minimnya akses akan sanitasi dan air bersih. Tak hanya itu, terbatasnya fasilitas dan kapasitas orang tua untuk mengajar anak di rumah, hingga kerentanan terhadap terjadinya kekerasan juga tinggi.

“Beberapa kondisi kerentanan anak-anak di NTT sebutnya, hanya 50,72% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (data susenas BPS 2018) dan hanya 64,79% rumah tangga memiliki akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan. Kurang dari 40% anak di NTT hidup dalam rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih. Padahal situasi pandemi, dibutuhkan akses air bersih untuk dapat menerapkan protokol kebersihan,” katanya.

Kondisi terkini Covid-19 NTT

Dari data yang dihimpun, memang anak-anak di NTT belum menempati jumlah terbanyak terpapar penyakit yang disebabkan oleh virus dari Wuhan tersebut. Kondisi tersebut, boleh jadi karena pemerintah belum melakukan uji massal, untuk memastikan kondisi terakhir penyebaran Covid-19 di provinsi berbasis kepulauan tersebut. “Ya, kita belum punya cukup sumber daya medis dan peralatan untuk lakukan tes massal di seluruh provinsi kepulauan ini,” kata Jelamu Ardu Marius juru bicara Satgas Covid-19 NTT.

Secara umum, data Covid-19 di NTT hingga 1 September 2020 pukul: 16.00 Wita adalah, kontak erat saat ini 345 orang dan tanpa korban meninggal. Dari jumlah tersebut, yang dicurigai bergejala 38 orang, sembuh 2.148 orang dan meninggal 25 orang. Sementara kemungkinan terserang nihil dengan jumlah meninggal 4 orang. Sedangkan yang terkonfirmasi positif Covid-19 berjumlah 191 orang, saat ini berjumlah 30 orang, sembuh 159 orang dan meninggal 2 orang.

Jika ditinjau dari sisi usia, jumlah 191 terkonfirmasi positif Covid-19 di NTT didominasi usia 19-29 berjumlah 79 orang atau berada di angka 41 persen. Kemudian menyusul kelompok usia 30-39 berjumlah 37 orang (19%). Selanjutnya, kelompok usia 40-49 berjumlah 23 orang (12%), usia 6-18 berjumlah 20 orang (10%), usia 50-59 berjumlah 18 orang (9%), kemudian kelompook usia di atas 60 berjumlah 10 orang (5%) dan usia lebih rendah dari 5 berjumlah 4 orang (2%).
Memang dari aspek jumlah, hanya ada 4 orang bayi di bawah 5 tahun (balita) di NTT yang dinyatakan positif Covid-19 (data hingga 1 September). Hanya berada di angka 2 %. Namun untuk anak-anak dalam golongan usia 6-18 sudah sangat tinggi jumlahnya. Berada di angka 20 orang atau 10%. “Ini angka yang cukup tinggi,” tambah Marius.

Pemerintah bikin apa?

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, sudah melakukan intervensi melalui pemerintah kabupaten dan kota dengan alokasi bantuan sosial. “Pemerintah sudah menangani persoalan tersebut dengan memanfaatkan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat senilai Rp600 triliun lebih,” kata Viktor Bungtimu Laiskodat melalui juru bicara pemerintah Jelamu Ardu Marius.

Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, alokasi anggaran itu lalu digelontorkan untuk penyediaan air bersih, pemberdayaan ibu dan anak serta pengentasan kemiskinan. Untuk memastikan implementasi dan intervensi program tersebut, koordinasi antarlembaga dan dinas level provinsi pun dilakukan. Hal ini agar alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pusat sejumlah Rp600 triliun lebih itu bisa termanfaatkan.

“Anggaran bernomenklatur pemulihan ekonomi nasional itu juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyediaan air bersih. Kita berharap pemerintah level kabupaten dan kota di NTT bisa segera melakukan koordinasi dengan badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah untuk pemanfaatan anggaran tersebut,” kata Marius.

Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten dan kota (bupati dan wali kota) yang harus berperan aktif dalam menjemput kesempatan pemanfaatan anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakatnya. “Yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing adalah tiap-tiap kepala daerahnya. Karena itu para kepala daerah diminta proaktif, ini demi menyelamatkan masyarakat anak bangsa ini,” katanya.

Dia menjelaskan, dari alokasi anggaran Rp600 triliun dari pemerintah pusat tersebut, belum bisa dirinci berapa jumlah yang sudah diserap Pemerintah NTT. “Pemerintah kabupaten dan kota masih harus menyampaikan sejumlah program bantuan agar bisa mengakses anggaran itu,” katanya.

Pemerintah NTT, kata Marius tentu merasakan dampak yang dialami seluruh warga akibat pandemi Covid-19 ini, dampak secara sosial, ekonomi, juga termasuk naiknya angka kemiskinan di daerah ini. “Angka kemiskinan bertambah, ekonomi masyarakat alami stagnan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal dua negatif 1.96. Ini menujukkan adanya stagnasi ekonomi,” katanya menjelaskan.

Pada titik ini, Marius berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih responsif. “Baru-baru ini tim Bappenas sudah datang ke Kota Kupang dan melakukan pertemuan bersama gubernur untuk menindaklanjuti kebijakan penanganan program pemulihan ekonomi nasional di NTT,” katanya.

Sejumlah dinas teknis seperti kesehatan, dinas pertambangan untuk kepentingan sumur bor serta pemerintah daerah harus segera mengusulkan kebutuhannya agar segera diasistensi Bappenas untuk pemanfaatan anggaran yang tersedia tersebut.
Lebih jauh, Marius mengatakan, sejumlah intervensi yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat itu, akan berupa tunai sampai ke tangan masyarakat. “ini adalah bagian dari pelaksanaan program penanganan darurat karena pandemi Covid-19,” katanya.

Program pengentasan kemiskinan

Marius menjelaskan, sejak awal memimpin NTT, gubernur dan wakil gubernur sudah miliki sejumlah program pengentasan kemiskinan. Sejumlah program yang sudah masuk dalam program jangka pendek hingga panjang (lima tahunan) untuk mengentaskan kemiskinan adalah, penanaman jagung di lahan seluas 10 ribu hektare di 17 kabupaten yang dinilai adaptif dengan jagung. Bibit dan pupuk disediakan pemerintah. “Dan sekarang program tersebut sedang berjalan. Nantinya hasilnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga dan tidak untuk diekspor,” katanya.

Selanjutnya, kata Marius, adalah program penanaman kelor pada 1 juta hektare lahan di seluruh daerah ini. Kelor menurut Marius memiliki kandungan gizi yang baik bagi peningkatan kesehatan masyarakat. “Apalagi mudah ditanam masyarakat. Semoga bisa sejalan dengan program pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.

Kemudian di sektor perikanan, Pemerintah NTT sudah menyalurkan sedikitnya 1 juta benih ikan kerapu. Selanjutnya akan ada penggelontoran anggaran Rp50 miliar bagi masyarakat Kabupaten Rote Ndao untuk pengembangan keramba di Mulut Seribu. “Hal ini tentu akan mampu mendorong ekonomi masyarakat nelayan di daerah-daerah tersebut,” katanya.
Bikin sumur bor.

Sementara itu, Pemerintah Kota Kupang mulai membangun sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih yang saban tahun dialami warga ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Sumur bor yang dibangun PDAM tersebut berdebit air 20 liter/detik dan akan mampu melayani pemunuhan air bersih warga di Kelurahan Naikoten, Oebobo, Tuak Daun Merah (TDM), Kayu Putih dan Kelurahan Maulafa.

Selain itu, perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Kupang itu akan membangun reservoir berkapasitas 200 kubik dengan kapasitas 35 liter/detik.

Setidaknya sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah tersebut, dimaksud untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan air bersih warganya. “Kita berharap masyarakat daerah ini bisa akan lebih mudah mengakses air bersih secara baik,” kata Wali Kota Kupang, Jefirstson Riwu Kore.

Hampir semua kebijakan pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota hingga ke pemerintah desa fokus kepada penanganan tanggap darurat pemenuhan air bagi masyarakat.

Seperti yang terjadi di Desa Renrua Kabupaten Belu tersebut, intervensi dana desa menjadi sumber bagi pemerintah mengatasi krisis air bersih di sana. “Kami sudah manfaatkan dana desa untuk bangun dua sumur gali dan satu sumber air permukaan memanfaatkan pompa,” katanya. Diakuinya, intervensi yang dilakukan pemerintah desa itu belum mampu menjangkau aksesibilitas air bersih bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, langkah ini bisa sedikit membantu pemenuhan air bersih bagi warganya.

Sejumlah langkah yang dilakukan para otoritas tersebut, bisa sedikit memberikan harapan hidup bagi Bapak Dani dan 113.39 ribu penduduk miskin NTT (data semester I Maret-2020) untuk lebih mudah mengakses air bersih bagi pemenuhan dalam rumah tangganya. Hal itu agar terjamin kesehatan bagi anak-anak yang terlahir dari keluarga-keluarga miskin tersebut. Dengan demikian keluarga Leksi serta masyarakat miskin NTT lainnya bisa mandi dan minum air bersih serta terhindar dari virus Corona.***