Program BSPS Sasar 1.042 unit Rumah, Wabup Belu : Terintegrasi dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bagikan Artikel ini

Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves menegaskan bahwa, penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Belu harus dilakukan secara terpadu dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan rumah layak huni perlu diikuti dengan pemenuhan sanitasi serta penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat benar-benar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas dia dalam rakor dan pengendalian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPDT) di Gedung Wanita Bete Lalenok, Senin (16/11/2026).

Wabup Vicente menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPPDT RI serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Belu, khususnya dalam penanganan rumah tidak layak huni.

Jelas dia, berdasarkan data SIBARU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12.398 unit.

Sementara pada tahun 2026, Kabupaten Belu memperoleh alokasi bantuan sebanyak 1.042 unit melalui Program BSPS, termasuk 805 unit yang merupakan usulan BNPPDT.

“Angka tersebut menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup mereka,” kata Vicente.

Lebih lanjut dia menekankan, persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu atau dua perangkat daerah, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh sektor.

“Ketika kita membangun rumah, tetapi sanitasinya belum tersedia, maka persoalannya belum selesai. Begitu juga ketika rumah dan sanitasi sudah terpenuhi, tetapi ekonomi keluarga tidak kita dorong, masyarakat tetap akan berada pada kondisi kemiskinan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bersinergi,” pesan dia.

Vicente juga mengungkapkan hasil komunikasinya dengan Kementerian Sosial saat melakukan kunjungan ke Jakarta pada Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia memperoleh informasi bahwa pemerintah pusat membuka peluang penambahan kuota Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui keluarga penerima manfaat.

Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pendamping yang memiliki kemampuan teknis dalam mendampingi usaha masyarakat, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu Wabup Vicente mengharapkan, Pemerintah Daerah Belu dapat menyiapkan tenaga pendamping dari perangkat daerah sesuai bidang usaha masing-masing penerima manfaat.

“Kita perlu memetakan 1.042 penerima bantuan ini berdasarkan jenis usaha mereka. Kalau petani, kita libatkan penyuluh pertanian lapangan. Kalau peternak, kita libatkan tenaga teknis peternakan. Sementara yang bergerak di bidang UMKM dapat didampingi oleh dinas terkait. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan proposal bersama untuk mengusulkan tambahan kuota pemberdayaan ekonomi kepada pemerintah pusat,” ujar dia.

Melalui keterpaduan program perumahan dan pemberdayaan ekonomi diharapkan setidaknya 500 keluarga penerima manfaat dapat didorong keluar dari kelompok desil 1 sampai desil 5 melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan keluarga.

Selain itu, Vicente menyampaikan rencana kerja sama dengan pihak Simpul NTT yang memiliki komitmen mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Belu.

Dukungan tersebut lanjut dia, mencakup penyediaan bibit, sarana produksi, fasilitas pendukung hingga kepastian penyerapan hasil panen melalui kelompok tani dan kelompok ternak yang akan dibentuk atau diperkuat.

“Pihak Simpul NTT berencana melakukan kunjungan pada 24 November 2026 bersama pimpinan dari Jakarta untuk membahas lebih lanjut peluang kerja sama tersebut dengan perangkat daerah teknis,” bilang dia.

Kepada para camat dan kepala desa Vicente meminta agar mulai menyiapkan lahan serta kelompok tani dan kelompok ternak sehingga program dapat segera dijalankan pada tahun mendatang.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen dalam setiap kerja sama, terutama terkait pemasaran hasil produksi. Menurutnya, kelompok tani harus konsisten memenuhi kesepakatan penjualan agar kemitraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Jangan sampai kita sudah difasilitasi dari awal, mulai dari bibit sampai sarana produksi, tetapi ketika panen hasilnya justru dijual kepada pihak lain karena tergiur harga pasar yang lebih tinggi. Kita harus menjaga komitmen agar kerja sama ini terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ingat Vicente.

Lebih lanjut, dia menyoroti kesiapan bahan baku untuk mendukung operasional pabrik pakan ternak di Kabupaten Belu yang direncanakan mulai beroperasi pada bulan berikutnya dengan kapasitas produksi sekitar lima ton per hari.

“Keberadaan pabrik tersebut harus didukung ketersediaan bahan baku lokal, khususnya jagung, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah,” timpal Wabup Belu.

Vicente juga meminta Dinas Pertanian bersama pemerintah kecamatan dan desa untuk menghitung secara cermat kebutuhan lahan, luas areal tanam, ketersediaan bibit, serta target produksi jagung guna menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku.

“Dengan begitu pengembangan pertanian tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung sektor peternakan dan menggerakkan perekonomian daerah,” ungkap dia.

Wabup Vicente menegaskan, Rakordal BSPS harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar laporan dan pembahasan. Ia meminta seluruh pihak memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, percepatan pelaksanaan pembangunan, kualitas rumah sesuai standar kelayakan, serta koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.

“Sebagai daerah perbatasan negara, pembangunan harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mari kita bangun sinergi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab agar setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Belu,” pungkas dia.

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Belu, pimpinan perangkat daerah, Administrator PLBN Motaain, Camat di wilayah perbatasan, Kepala desa di wilayah perbatasan, Koordinator Kabupaten Program BSPS bersama tim fasilitator lapangan, serta perwakilan penerima bantuan.