Minimnya Sarpras, DPRD Belu Minta Pemerintah Tambah Armada Operasional dukung Pengelolaan Sampah
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu berharap program Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Belu tahun 2026–2046 tidak sekedar seremonial.
Ketua Komisi II DPRD Belu, Edmundus Manek menyampaikan bahwa, RIPS merupakan pogram kerja Pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini Dinas teknis yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Belu.
Menurut Mundus, kehadiran dirinya dalam kegiatan pemaparan hasil penyusunan dokumen RIPS pada Kamis kemarin hanya untuk memberikan closing statement.
“Saya hanya menyampaikan jangan sampai program kerja itu cuma sekedar seremonial,” ujar dia, Minggu (22/11/2026).
Pasalnya menurut mantan Kades Bauho itu, persoalan sampah bukan saja menjadi persoalan biasa-biasa, tapi itu skala prioritas yang membutuhkan penanganan serius.
“Karena, posisi sampai dengan saat ini, sampah di Kabupaten Belu ini sudah di angka 96,16 ton per hari,” beber dia.
Lanjut Mundus, dengan kondisi sarana pendukung saprasnya cuman kendaraan 6 roda itu cuma 4 unit, itu saja dibagi untuk operasional saja sudah tidak cukup.
Sehingga Politis Hanura itu meminta, dibuatkan kerangka kerjanya karena ini programnya 2026-2046, pertama armada tersebut harus ditambah untuk mendukung operasional.
Tambahan kedua APK, karena personel yang mengurus sampah ini akumulasi keseluruhan hanya 149 orang. Lalu untuk mengurai sampah sebanyak 96,16 ton dengan jumlah persel saja itu kan sama dengan mubazir.
“Oleh karena itu, saya minta dalam hal ini bagian organisasi, terkait dengan penempatan pegawai khususnya P3K para waktu dan penuh waktu itu harus dilihat keutuhan bukan ditempatkan asal-asalan saja,” timpal Mundus.
Lanjut dia, program Pemkab ini 20 tahun sampai dengan 2046 membutuhkan anggaran minimal Rp 3 milyar untuk fasilitas pendukung seperti penambahan armada dan fasilitas lainnya.
“Jadi, 149 orang itu yang perlu diperhatikan itu APK-nya. Karena mereka ini bersentuhan langsung dengan barang-barang yang tidak bagus, barang-barang busuk yang memang tidak higenis,” sebut Mundus.
Selain itu juga bagaimana 149 orang itu juga diperhatikan kesejahteraan kenyamanan dan keselamatan. Dari lembaga DPR pasti mendukung penuh sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah.
“Jadi, intinya bahwa persampahan itu bukan saja persoalan biasa-biasa, tapi ini skala-skala prioritas yang butuh perhatian serius dalam penanganan,” akhir dia.

