DPRD Belu Minta BSPS Harus Tepat Sasaran dan Terintegrasi dengan Pemberdayaan Ekonomi
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com-Keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan penerima menyelesaikan pembangunan secara mandiri.
Oleh karena itu, kesiapan calon penerima dan pendampingan ekonomi perlu menjadi perhatian pemerintah agar bantuan benar-benar memberikan manfaat.
Demikian Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program BSPS Tahun 2026 di Gedung Wanita Bete Lalenok wilayah perbatasan RI-RDTL, Senin, (16/11/2026).
Menurut dia, proses penetapan penerima harus pertimbangkan kondisi ekonomi dan kesiapan masyarakat, bukan hanya kelengkapan administrasi serta kondisi rumah.
Feby sapaan akrab Ketua DPC PDI-P Belu itu menyoroti masih adanya penerima yang kesulitan menyelesaikan pembangunan karena keterbatasan ekonomi, meskipun telah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta.
Dia mendorong agar penerima yang berhasil menyelesaikan pembangunan rumah mendapat dukungan lanjutan melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan pertanian, peternakan, perikanan, maupun pengembangan usaha mikro dan kecil.
Feby mengharapkan, Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan dukungan anggaran pendamping melalui APBD untuk meningkatkan kualitas rumah penerima.
“Jangan hanya mengejar angka agar terlihat berhasil. Kita harus memastikan masyarakat benar-benar siap menerima bantuan dan mampu menyelesaikan rumahnya,” tandas dia.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Belu, Jules Constantyn menjelaskan, Rakordal bertujuan merumuskan strategi percepatan pelaksanaan BSPS sekaligus menyiapkan intervensi lanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.
Dia menegaskan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni harus disertai perhatian terhadap aspek sanitasi, pekerjaan, dan pendapatan keluarga. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah agar penerima BSPS juga memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing.
Cons juga mengusulkan pelibatan pemerintah kecamatan, desa, serta personel TNI di wilayah perbatasan dalam proses wawancara dan asesmen calon penerima agar pendataan lebih cepat dan tepat sasaran, hingga pengerjaan agar dapat diselesaikan tepat waktu.
“Diharapkan melalui koordinasi lintas sektor lanjutnya, Program BSPS di perbatasan Belu tidak hanya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” pinta dia.

