Laporan Yan Manek
\nAtambua,NTTOnlinenow.com-Bupati Belu, Willybrodus Lay resmi membuka kegiatan rapat koordinasi transformasi tata kelola perencanaan pembangunan melalui “PRISMA LIURAI” bertempat di gedung Betelalenok, Kabupaten Belu perbatasan RI-RDTL, Rabu (3\/2026).<\/p>\n
Kegiatan rakor melalui “PRISMA LIURAI” inovasi yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu dihadiri Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah serta Camat se-Kabupaten Belu.<\/p>\n
Dalam sambutannya, Bupati Willy Lay menyampaikan bahwa, perencanaan pembangunan bukan sekadar menghimpun usulan, menyusun daftar kegiatan, lalu memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.<\/p>\n
Dikatakan, perencanaan adalah proses menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya daerah yang terbatas, dan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.<\/p>\n
“Kita telah memiliki mekanisme perencanaan berjenjang melalui musyawarah di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Mekanisme partisipasi ini harus tetap kita jaga,” ujar Willy Lay.<\/p>\n
Menurut dia, hasil identifikasi terhadap proses yang berjalan masih ada beberapa kesenjangan yang perlu diperbaiki yakni :<\/p>\n
-. Kualitas, sebagian usulan masyarakat belum didukung informasi dan bukti yang cukup, seperti kejelasan masalah, lokasi, kelompok penerima manfaat, skala kebutuhan, dan data pendukung.<\/p>\n
-. Verifikasi, masih perlu distandardisasi agar tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga kesesuaian kewenangan, kondisi lapangan, manfaat, dan kelayakan teknis.<\/p>\n
-. Hubungan antara usulan, hasil telaahan teknis, penetapan prioritas, dan tindak lanjut perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi.<\/p>\n
-. Keterlibatan perangkat daerah teknis perlu dimulai lebih awal dan pemanfaatan data kemiskinan, DTSEN, stunting, ketahanan pangan, serta data sektoral dan kewilayahan perlu diperkuat sebagai dasar penentuan sasaran.<\/p>\n
“Identifikasi ini bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu. Ini merupakan upaya memperbaiki proses yang telah berjalan agar lebih terarah, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Willy Lay.<\/p>\n
Lanjut dia, dalam konteks perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan di daerah belu, maka BP4D telah menggagas suatu terobosan dengan nama PRISMA LIURAI, sebagai langkah transformasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah. “PRISMA LIURAI bukan semata-mata aplikasi atau digitalisasi, namun suatu langkah pembenahan cara kerja,” kata dia.<\/p>\n
Jelas Willy Lay, transformasi ini perlu diarahkan pada tiga hal. Pertama, memperjelas standar, tahapan, instrumen, dan tanggung jawab dalam pengusulan, verifikasi, telaahan teknis, serta penentuan prioritas.<\/p>\n
Kedua, memperkuat perencanaan berbasis data dan bukti agar kita mengetahui siapa yang membutuhkan, di mana masalah terjadi, seberapa mendesak penanganannya, dan hasil apa yang hendak dicapai.<\/p>\n
Ketiga, mengintegrasikan seluruh tahapan tersebut secara bertahap, termasuk melalui dukungan sistem digital sesuai kesiapan daerah. “Perubahan tata kelola dan kedisiplinan kerja harus berjalan terlebih dahulu, teknologi menjadi alat untuk memperkuatnya,” timpal dia.<\/p>\n
Terkait itu, Willy Lay meminta secara khusus para Camat harus berperan sebagai pengawal kualitas usulan masyarakat, bukan banya sebagai penyelenggara Musrenbang. Memastikan desa memperoleh pendampingan dalam mengenali rmasalah, menentukan lokasi dan sasaran, serta menyiapkan informasi pendukung.<\/p>\n
Memastikan pula usulan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara inklusif, termasuk masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan warga yang selama ini kurang terwakili. Jangan sampai perencanaan hanya menangkap suara kelompok yang paling aktif, sementara kebutuhan kelompok yang paling membutuhkan terabaikan.<\/p>\n
Pimpinan perangkat daerah teknis harus hadir sejak awal sebagai mitra substantif. Berikan pendampingan mengenai standar teknis, kewenangan, persyaratan, kondisi lapangan, dan kemungkinan pelaksanaan. Lakukan telaahan secara objektif dan bertanggung jawab. Tidak semua usulan harus diterima, tetapi setiap usulan perlu dinilai dan diberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan perangkat daerah.<\/p>\n
Berikut, penentuan prioritas harus dilakukan secara lebih objektif dan transparan, karena keterbatasan keuangan daerah tidak semua usulan dapat dilaksanakan sekaligus. Prioritas perlu mempertimbangkan urgensi masalah, jumlah dan karakteristik masyarakat terdampak, ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, serta kelayakan dan kesiapan pelaksanaan. Hal ini bukan untuk membatasi aspirasi, melainkan memastikan aspirasi dipertimbangkan secara adil berdasarkan kebutuhan dan bukti.<\/p>\n
Kemudian, hasil verifikasi dan penetapan prioritas harus memiliki tindak lanjut. Perangkat daerah perlu menghubungkannya dengan penyusunan rencana kerja dan proses penganggaran sesuai kewenangan, prioritas, kemampuan keuangan, dan ketentuan yang berlaku. Jika suatu usulan belum dapat diakomodasi, alasan dan kemungkinan tindak lanjutnya perlu dijelaskan.<\/p>\n
“Saya menyampaikan beberapa pesan untuk memastikan transformasi ini berjalan dan berkelanjutan. Jadikan PRISMA LIURAI sebagai agenda pembenahan bersama, bukan hanya beban kerja BP4D sendiri. Bangun kerja sama yang kuat, BP4D mengoordinasikan dan menjaga konsistensi proses. Camat mengawal kualitas kebutuhan dan usulan masyarakat, perangkat daerah teknis memberikan pendampingan serta telaahan sesuai kewenangannya. Laksanakan perubahan secara realistis dan bertahap,” ungkap dia.<\/p>\n
Willy Lay juga meminta agar kesepakatan hari ini diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja, pedoman, regulasi, dan praktik rutin. Jangan sampai perubahan berhenti setelah sosialisasi atau ketika proyek perubahan selesai. Jaga proses ini tetap terbuka, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Keberlanjutannya harus menjadi komitmen kelembagaan seluruh pemerintah daerah.<\/p>\n
“Saya berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dan para Camat mengikuti pemaparan BP4D dengan sungguh-sungguh, memberikan masukan yang konstruktif, mengidentifikasi kendala, dan menyepakati langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan bersama,” pinta dia.<\/p>\n
Willy Lay berharap, pertemuan ini hendaknya menjadi momentum membangun kesepahaman dan komitmen, bukan sekadar pengenalan sebuah inovasi. Dengan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah serta para Camat, saya yakin kita dapat mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Belu yang lebih responsif, inklusif, terintegrasi, berbasis data dan bukti, serta berorientasi pada hasil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Yan Manek Atambua,NTTOnlinenow.com-Bupati Belu, Willybrodus Lay resmi membuka kegiatan rapat koordinasi transformasi tata kelola perencanaan pembangunan melalui “PRISMA LIURAI”<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":65059,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n