Jakarta, NTTOnlinenow.com – Ditengah maraknya upaya negara memberantas korupsi melalui aparat penegak hukum sebagaimana komitmen presiden Prabowo, terbukti dari OTT yang dilakukan KPK terhadap Wamenaker, 21\/08\/\/2025. Pada tanggal yang sama muncul berita mengenai dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kerugian tersebut terjadi pada tiga BUMD di lingkungan Pemda DKI Jakarta, yaitu PT. Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya dan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dimana seoang peniup peluit bernama HL, diduga dikriminalisasi karena podcastnya sebagai narasumber pada Kanal Anak Bangsa milik Rudi S. Kamri. HL yang menyuarakan dugaan korupsi justeru diadili atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Pada setiap warga negara yang menyuarakan dugaan korupsi yang dijamin oleh ketentuan yang berlaku. Adapun tiga BUMD dimaksud bekerjasama dengan 7 perusahaan milik Fredie Tan (FT).<\/p>\n
HL bahkan secara terang benderang dalam kesaksiannya di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi Penasehat Hukumnya membeberkan fakta bahwa apa yang disampaikan dalam podcast Kanal Anak Bangsa milik Rudi S. Kamri pada November 2022 dan Februari 2023 bukan berita hoaks tapi atas dasar data yang ia miliki. Kuasa Hukum HL, Hendri Yosodiningrat bersama Aditya dan tim sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa podcast yang menghadirkan HL sebagai narasumber bukan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE karena atas dasar fakta yang juga diperkuat oleh HL sendiri dalam kesaksiannya di persidangan serta kesaksian ahli bernama Hendry Subiakto dalam persidangan sebelumnya. Dimana ahli tersebut terlibat dalam pembuatan UU ITE, selaku akademisi dari Unair Surabaya.<\/p>\n
Fakta yang disampaikan dalam podcast mengungkap bahwa Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah menyampaikan Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan (LAHP) No. Register: 0173\/LM\/IV\/2020\/JKR Jakarta, 20 Mei 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PT.PJA). LAHP memuat tindakan korektif agar dilakukan peninjauan kembali kerjasama antara PT. PJA dengan PT. WAIP, karena terdapat Maladministrasi berupa kewajiban membayar pajak yang belum dipenuhi dan kerugian lain yang ditimbulkan dalam kerjasama dengan perusahaan swasta dimaksud. LAHP Ombudsman juga menyoroti kerjasama BUMD dengan perusahaan swasta yang tidak sesuai dengan praktek tata kelola perusahaan BUMD yang baik. Adapun pemilik perusahaan swasta tersebut adalah Fredie Tan (FT).<\/p>\n
HL sebagai narasumber dalam podcast menyampaikan fakta dan data yang ia ketahui selain dari LAHP Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga terdapat Rekomendasi Ombudsman RI pada tahun 2014 kepada Direktur Utama PD. Pasar Jaya dan Gubernur DKI Jakarta mengenai keberatan ratusan orang pedagang pada pasar HWI\/Lindeteves Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat atas biaya yang harus ditanggung dalam sewa pasar akibat adanya renovasi pasar. Menurut Rekomendasi Ombudsman RI terdapat Maladministrasi oleh PD. Pasar Jaya karena tidak mengakomodir hak-hak para pedagang yang jumlahnya ratusan orang. Adapun perusahaan yang bekerjasama dengan PD. Pasar Jaya dan dianggap merugikan ratusan pedagang tersebut adalah juga milik FT bernama PT. GAKU. Dimana perusahaan tersebut mengambil keuntungan yang sangat besar dari harga sewa gedung pasar HWI\/Lindeteves namun membayar dengan harga murah kepada PD. Pasar Jaya.<\/p>\n
Selain itu, HL juga memiliki informasi yang diperoleh dari berbagai pihak termasuk media online bahwa FT pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi namun dibebaskan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2014 tanpa alasan yang jelas. FT juga terlibat dugaan korupsi dalam kerjasama beberapa perusahaannya dengan PT. Jakarta Propertindo. Diduga negara dirugikan belasan triliun rupiah. Modus operandinya berupa penggelapan aset dan dugaan membayar murah kepada PT. Jakarta Propertindo, namun menjual dengan harga sewa yang sangat mahal kepada pihak lain.<\/p>\n
HL selaku pihak peniup peluit (whitsleblower) seharusnya memperoleh perlindungan negara karena apa yang disampaikan dalam podcast milik Rudi Kamri, selaku narasumber yang identitasnya dirahasikan. Hal ini sesuai UU Pers yang menjamin kerahasiaan narasumber yang minta dirahasiakan identitasnya sebagaimana prinsip jurnalis yang baik. Selain melapor ke Ombudsman RI, saudara HL juga melalui Kuasa Hukumnya telah melaporkan permasalahan dugaan korupsi yang melibatkan FT dengan beberapa oknum pejabat terkait kepada KPK, Komisi Kejaksaan, Gubernur DKI Jakarta, Mendagri dll.<\/p>\n
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan perkara pidana Nomor: 457\/Pid.Sus\/2025\/PN.Jkt.Utr. dalam persidangan pada tanggal 21\/08\/2025 bersikap obyektif dan bertindak adil kepada peniup peluit karena memberikan kebebasan untuk berbicara sesuai apa yang diketahuinya. Hakim adalah pejabat negara yang disumpah untuk bertindak profesional dan adil dalam menyidangkan perkara. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukum sesuai pula dengan komitmen presiden Prabowo mengusut tuntas keterlibatan oknum pada tiga BUMD di Jakarta bersama Fredie Tan serta semua yang terlibat dalam dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Keterangan dalam persidangan pengadilan seharusnya menjadi bukti awal penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi dimaksud yang diduga merugikan negara mencapai triliunan rupiah bukannya malah mengadili peniup peluit.(Hans)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Ditengah maraknya upaya negara memberantas korupsi melalui aparat penegak hukum sebagaimana komitmen presiden Prabowo, terbukti dari OTT<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":60670,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"\n