Laporan Yansen
\nAtambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Belu melalui Inspektorat Daerah menggelar rapat pembahasan Indikator Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Tahun 2025.<\/p>\n
Kegiatan dihadiri sejumlah Pimpinan OPD dan Kabag berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Inspektorat Belu wilayah perbatasan RI-RDTL, Rabu (4\/6\/2025).<\/p>\n
Iwan Manek selaku Plh Kepala Inspektorat Kabupaten Belu menyampaikan bahwa, tujuan kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman dan percepatan pemenuhan bukti atau eviden terkait indikator-indikator pencegahan korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK.<\/p>\n
“Kegiatan rutin dan mandatori dari Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan secara konsisten selama 7-8 tahun terakhir melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK bekerjasama dengan inspektorat di seluruh daerah, termasuk inspektorat Belu,” ucap dia.<\/p>\n
Jelas Manek, Kabupaten Belu yang sebelumnya masuk zona hijau pada 2024, mengalami sedikit penurunan menjadi zona kuning.<\/p>\n
“Oleh karena itu, melalui rapat perdana ini, kami berharap seluruh pimpinan OPD dapat bekerja sama secara kolaboratif untuk mengembalikan status zona hijau dalam upaya pencegahan korupsi,” kata dia.<\/p>\n
Lanjut Manek, Kabupaten Belu saat ini masuk dalam penilaian KPK sebagai salah satu daerah yang tengah berupaya meraih predikat sebagai kota anti korupsi di Indonesia, bersama Kabupaten Manggarai Barat. Diharapkan, upaya dan kerja keras seluruh OPD dapat membawa Belu meraih predikat tersebut.<\/p>\n
Tambah dia, dalam rapat tersebut dibahas delapan indikator utama pencegahan korupsi yang harus dipenuhi, mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Perizinan serta transparansi publik. Setiap OPD diminta segera memenuhi bukti-bukti pendukung infrastruktur tersebut.<\/p>\n
“Kami targetkan dalam 2-3 bulan ke depan, seluruh bukti infrastruktur ini harus terpenuhi. Saat ini posisi kita masih 0 persen dari target 85 persen yang diharapkan tahun ini. Tahun lalu kita mencapai sekitar 73-74 persen. Kami akan terus mendampingi dan mengawal proses ini dan akan saya sampaikan kepada Bapak Bupati,” bilang Manek.<\/p>\n
Lebih lanjut ditekankan bahwa, pentingnya kerja sama, koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam menyajikan data dan eviden secara cepat dan akurat.<\/p>\n
“Inspektorat akan terus memantau dan membantu penyelesaian pemenuhan indikator guna memastikan daerah Belu dapat kembali ke zona hijau dan memperkuat komitmen sebagai daerah yang bebas dari korupsi,” ungkap Manek.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Yansen Atambua, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kabupaten Belu melalui Inspektorat Daerah menggelar rapat pembahasan Indikator Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":59942,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n