Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan adanya pelanggaran dalam seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi (Garda) TTU mengatakan, dalam proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekda TTU terdapat tiga dari tujuh peserta seleksi yang dinyatakan lolos, namun salah satunya lolos dengan tidak memenuhi persayaratan.<\/p>\n
Peserta seleksi yang dinyatakan lolos, dijelaskan Ketua Garda TTU Paulus Bau Modok, telah mengikuti tahapan sesuai Pengumuman Pemerintah Daerah setempat secara terbuka, bernomor PANSEL-JPTP TTU\/15\/X\/2020 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten TTU.<\/p>\n
“Berdasarkan pengumuman itu, Panitia Pelaksana telah menerima pendaftaran dan melakukan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020”, kata Paulus Modok.<\/p>\n
Lebih lanjut menurutnya, syarat untuk mengikuti seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif dilingkungan Instansi Pemerintah, diatur pelamar harus memiliki kompetensi Teknis, kompetensi manejerial dan Kompetensi Sosial kultural sesuai jabatan standar kompetensi jabatan yang di tetapkan.<\/p>\n
Selain itu, pelamar harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang lima tahun.<\/p>\n
Namun dari tujuh orang pelamar, ternyata ada salah satu yang lolos seleksi padahal belum memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan.<\/p>\n
“Dari 7 orang pelamar seleksi pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, terdapat salah satu peserta seleksi atas Nama Fransiskus Bait Fay, S.Pt, belum memenuhi syarat paling sedikit telah 5 tahun menjabat dalam jabatan Eselon 2”, ungkap Paulus.<\/p>\n
Diketahui peserta seleksi atas nama Fransiskus Bait Fay, S.Pt, NIP 197205262000031004, Golongan\/Ruang IVb, TMT. Gol. Ruang 4\/1\/2019, Eselon IIB, jabatan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara, TMT Jabatan 30 -10-2019 juga belum mengikuti PIM II\/PKN TK. II Keadaan April 2022.<\/p>\n
“Peserta seleksi atas nama Fransiskus Bait Fay juga belum mengikuti PIM II dan itu adalah ketentuan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah”, jelas Paulus.<\/p>\n
Yang bersangkutan, katanya meski tidak memenuhi syarat administrasi telah menduduki jabatan eselon 2 selama 5 tahun dan belum mengikuti PIM II\/PKN TK. II Keadaan April 2022, dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.<\/p>\n
“Sekalipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formal telah mengikuti PIM II\/PKN TK. II, ternyata telah ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Utara Djuandy David, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan akan segera dilantik”, beber Paulus.<\/p>\n
Proses seleksi itu tegas Paulus bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019.<\/p>\n
Proses seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga Garda TTU melaporkan ke Komisi ASN untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan yang berlaku”, tandas Paulus.<\/p>\n
Direncanakan, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten TTU akan dilaksanakan Senin (12\/09\/2022) sesuai undangan yang dikeluarkan Pemkab TTU Nomor 821\/1007\/BKDPSDM.<\/p>\n
Foto : Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok, S.E.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Laporan Judith Lorenzo Taolin Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara menyurati Komisi Aparatur Sipil Negara<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":49674,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\n