Laporan Judith Lorenzo Taolin
\nKefamenanu, NTTOnlinenow.com – Pegiat Anti Korupsi Kabupaten Timor Tengah Utara, kembali mendesak Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU) untuk memeriksa Raymundus Sau Fernandes, mantan Bupati TTU dalam kasus dugaan Korupsi Pengadaan Alat – alat Kesehatan (Alkes) dan Program Padat Karya Pangan (PKP).<\/p>\n
Desakan itu disampaikan langsung Ketua Garda TTU, Paulus Modok dalam ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, S.H, M.H, Senin (22\/08\/2022).<\/p>\n
\u201cKita kembali desak Kejaksaan Negeri TTU untuk membongkar tuntas pihak \u2013 pihak yang terlibat dalam mafia proyek Alkes dan beberapa kasus korupsi lainnya\u201d, ungkap Paulus Modok, kepada NTTOnlinenow.com Selasa (23\/08\/2022).<\/p>\n
Menurutnya, Kajari TTU sudah pernah menyebut nama Raymundus Fernandes dalam sidang pembacaan dakwaan belum lama ini, sehingga perlu dibongkar tuntas semua yang terlibat.<\/p>\n
Katanya, ketika nama seseorang sudah disebut dalam persidangan, seharusnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan sehingga diketahui jelas orangnya terlibat atau tidak.<\/p>\n
“Sebagaimana dalam sidang korupsi Alkes jilid I, Ongky Manafe pernah menyebut ada keterlibatan mantan Dirut RSUD Kefamenanu, I Wayan Niarta dan Raymundus Fernandes. Sekarang, dalam sidang korupsi Alkes Jilid II, Kajari TTU sendiri juga yang menyebut dugaan keterlibatan Raymundus Fernandes dalam surat dakwaan yang dibacakannya sendiri.
\nJadi, Kejaksaan Negeri TTU harus bertanggungjawab terhadap penyebutan nama orang \u2013 orang yang terlibat dalam mega proyek Alkes. Semua nama yang disebutkan harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jangan hanya orang kecil yang jadi korban, sementara ada orang yang mengaktori itu”, tegas Paulus.<\/p>\n
Di waktu yang sama, Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, SH, juga menilai kasus korupsi Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan salah satu kasus korupsi yang Paripurna.<\/p>\n
Disebut kasus korupsi yang Paripurna, lanjut Manbait, lantaran seluruh komponen terkait memiliki andil yang signifikan dalam praktik korupsi berjamaah itu.<\/p>\n
\u201cFakta ini tergambar sangat jelas. Misalnya, dalam proses perencanaan dilakukan tanpa ada survei harga,\u201d ungkap Manbait.<\/p>\n
Berikutnya, penetapan harga barang dilakukan berdasarkan perkiraan sendiri oleh bidang yang menangani pada RSUD Kefemenanu.<\/p>\n
Selain itu, Unit Layanan Pengadaan (ULP) pun disuap dalam proses pelelangan, sebagaimana kesaksian terdakwa Onky J. Manafe dalam persidangan yang menyebut dirinya memberikan suap Rp125.000.000 kepada panitia ULP.<\/p>\n
Selain itu, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes di RSUD Kefamenanu, terjadi serentetan pelanggaran lainnya.<\/p>\n
Pertama, tidak dilakukannya pakta integritas oleh peserta lelang dan PPK.<\/p>\n
Kedua, proses penyerahan barang yang belum selesai dilakukan.<\/p>\n
Ketiga, panitia penerima barang yang tidak bersertifikasi.<\/p>\n
Ke empat, pengadaan fiktif alkes, menunjukan dengan sangat telanjang korupsi yang terjadi. Dalam kasus pengadaan fiktif alkes ini sudah dihukum tiga orang terpidana sejak tahun lalu.<\/p>\n
la menambahkan, publik menanti apakah praktik korupsi yang terang benderang dan telah terungkap di pengadilan bakal juga ditindaklanjut oleh Kejari TTU dan jajarannya.<\/p>\n
Misalnya, adanya dugaan praktek suap oleh terdakwa kepada panitia ULP sebesar Rp125.000.000 maupun kepada mantan Bupati TTU, Raimundus Sau Fernandes saat itu sebesar Rp250.000.000 itu, apakah akan juga diungkap oleh Kejari TTU.<\/p>\n
Berita terkait : Terdakwa Ongky Manafe Mengaku Setor Uang Proyek Pengadaan Alkes ke Mantan Bupati TTU Rp 250 Juta. Ray Fernandes Tegaskan, Itu Fitnah<\/p>\n
\u201cSaya yakin rakyat TTU ada bersama-sama dengan Kajari TTU dan mendukung penuh Kajari TTU dalam membersihkan TTU dari praktik \u2013 praktik korupsi,\u2019 pungkas Manbait.<\/p>\n
Dugaaan korupsi Program Beras Miskin Padat Karya Pangan (Raskin PKP) Tahun Anggaran (TA) 2011-2014 juga disoroti aktivis Anti Korupsi.<\/p>\n
Wilem Oki, Ketua Fraksi TTU meminta agar Raymundus Sau Fernandes juga diperiksa terkait dugaan korupsi Program Padat Karya Pangan (PKP).<\/p>\n
“Dugaan korupsi program PKP itu yang bertanggung jawab langsung adalah Raymundus Fernandes karena merupakan program unggulannya. Jadi dia harus diperiksa juga”, pinta Wilem Oki.<\/p>\n
Diketahui, setelah tercium adanya dugaan korupsi dalam Program Padat Karya Pangan (PKP), Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajari TTU), Roberth Jimmy Lambila, S.H, M.H, telah menerbitkan surat perintah penyelidikan di awal Juni lalu terkait dugaan korupsi Program Beras Miskin Padat Karya Pangan (Raskin PKP) Tahun Anggaran (TA) 2011-2014. Dan tim penyidik masih sementara mempelajari berkas dan dokumennya.<\/p>\n